Wacana Tunda Pemilu Harus Diwaspadai Meski 6 Partai Menolak

Enam dari sembilan partai yang punya kursi DPR menolak usulan penundaan pemilu 2024 yang digaungkan PKB dan disetujui PAN dan Golkar. Meski demikian, wacana tersebut dinilai harus tetap diwaspadai.

"Memang sejak awal operasi politik ini dijalankan dengan strategi 'testing the water'. Operasinya akan semakin cepat dan sistematis jika tidak ada resistensi politik dari partai-partai dan masyarakat sipil. Sebaliknya, operator lapangan akan mengendur saat dukungan politik tidak terkonsolidasi. Namun, operasi politik semacam ini benar-benar harus diantisipasi secara serius, karena kekuatan ekonomi-politik predatorik yang mendorong wacana ini bisa bergerak secara cepat, terstruktur dan sistematis," kata Doktor Ilmu Politik dari Universitas Paramadina, Khoirul Umam, kepada wartawan, Rabu (02/03).

Khoirul lantas mengambil contoh proses pembahasan UU KPK, UU IKN, UU Minerba, hingga UU Cipta Kerja. Dia menyebut proses pembahasan undang-undang tersebut begitu mudah diseret ke ruang gelap kekuasaan.

"Hal itu terbukti dalam proses politik legislasi yang serba tidak transparan dalam pengesahan UU Minerba, UU KPK, dan UU Cipta Kerja, dan UU IKN, yang semua seolah begitu mudah diseret ke dalam ruang gelap kekuasaan," ujarnya.

Dia lantas mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana penundaan pemilu. Menurutnya, wajar saja ada spekulasi kalau wacana penundaan pemilu ini berasal dari lingkaran Jokowi.

"Yang perlu dipertanyakan adalah, sikap Presiden yang diam dan mendiamkan proses politik ini berkembang. Sehingga wajar publik mempertanyakan komitmen demokrasi Presiden," ucapnya. 

Puji sikap enam fraksi

Khoirul mengatakan kelanjutan wacana itu tergantung pada komitmen partai yang telah menyatakan penolakan. Dia memuji sikap enam fraksi yang memilih disiplin taat konstitusi.

"Jadi, apakah operasi politik ini akan berlanjut atau tidak, semua itu tergantung pada komitmen partai-partai yang telah bersikap tegas menolak wacana ini. Di sini, saya mengapresiasi konsistensi dan kesamaan pandangan PDIP dan Partai Demokrat sebagai dua partai yang pernah menjadi partai penguasa, yang memilih disiplin menjaga aturan konstitusi, ketimbang ingin mengubah aturan sesuai keinginan dan kepentingan ekonomi-politik masing-masing," ucapnya.

Tiga partai koalisi pemerintah, yakni Golkar, PKB dan PAN sudah menyatakan mengusulkan penundaan pemilu 2024. Sementara, empat partai koalisi menolak yakni NasDem, PDIP, Gerindra, dan PPP. Penolakan tegas juga dilakukan partai di luar koalisi pemerintah, yakni Demokrat dan PKS. (pkp/ha)

 

Baca selengkapnya di: detiknews

Wacana Tunda Pemilu Masih Harus Diwaspadai Meski 6 Partai Menolak