Pemerintah Pusat dan Daerah Belum Sepakat Soal PTM

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud-Ristek, Hendarman mengatakan tujuan utama pembukaan kembali belajar tatap muka itu dilakukan untuk mencegah adanya dampak negatif terhadap siswa dan guru.

"Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri mendorong opsi penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. PTM ini dapat dilakukan setelah satuan pendidikan memenuhi persyaratan dalam SKB 4 Menteri," ujar Hendarman kepada detikcom, Jumat (04/06).

"Pertimbangan utamanya adalah keselamatan, kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta upaya mengurangi dampak negatif pandemi terhadap psikologi perkembangan anak dan learning loss," sambungnya.

Hendarman mengatakan Kemendikbudristek bersama Kemenag juga telah menerbitkan panduan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Panduan tersebut dapat diunggah di laman bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id atau spab.kemdikbud.go.id.

"Untuk mendukung hal tersebut, Kemendikbudristek dan Kemenag telah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pauddikdasmen di masa pandemi COVID-19 yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan PTM terbatas," ucapnya.

Lebih lanjut, Hendarman mengatakan pihaknya belum memiliki data berapa banyak pemerintah daerah yang mendukung dan menolak rencana pembelajaran tatap muka dibuka kembali. Dia meminta kepada pemerintah daerah untuk aktif dalam menyampaikan kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka.

Satgas pengawas sekolah tatap muka

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta agar dibentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mengawasi sekolah tatap muka.

Hal itu disampaikan Dede dalam diskusi virtual bertajuk 'Tatap Muka demi Siswa' pada hari Sabtu (05/06). Awalnya, Dede menyampaikan soal pertemuannya dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang membahas soal PTM.

"Saya baru kemarin sore ketemu Gubernur Jawa Barat. Kang Emil gimana nih PTM? Kita buka tapi sistemnya kayak PPSM. Artinya apa, di Jabar di daerah yang banyak penyebaran, pemaparannya itu daerah Bodebek, yang deket-deket dengan Jakarta. Tapi di Garut, Pangandaran, Ciamis, yang pergerakan masyarakatnya tidak banyak, justru angkanya kecil, cenderung hijau ke abu-abu," kata Dede.

"Artinya enggak bisa disamakan bahwa Jabar semua angkanya tinggi. Untuk masalah sekolah, pemerintah daerah harus mampu melihat skala mikronya, bukan skala besarnya, bukan skala provinsinya. Karena itu, kami akan buka, ini kata Ridwan Kamil," sambungnya.

Dede menuturkan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka tergantung bagaimana kondisi di setiap daerah. Untuk itu, kata Dede, siap atau tidaknya pembelajaran tatap muka dilihat dari kesiapan masing-masing daerah.

Menurut Dede, pemerintah perlu mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) menteri untuk membentuk satgas pembelajaran tatap muka. Nantinya, kata Dede, Satgas akan bertugas mengawasi protokol kesehatan pada pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Pentingnya membuat satgas pengawasan tatap muka. Bahkan saya agak menyindir sedikit. Kalau Kemendikbud ini kan gampang mengeluarkan SKB ya, SKB seragam, apalah. Keluarkan SKB mengenai pengawasan tatap muka, ini antara Kemendagri dengan Kemendikbud, Kemenag juga perlu dengan Kemenkes, sehingga ada tugas tambahan melakukan pengawasan," ujarnya.

Perlu penelitian komprehensif

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat menanggapi soal PTM. Riza menegaskan pihaknya tak ingin membuat kebijakan yang salah.

"Tentu kita tidak ingin mengambil kebijakan yang salah. Sekalipun dimungkinkan tatap muka kita akan melakukan pengecekan, penelitian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, lebih teliti, dan memperhatikan dampak yang mungkin terjadi," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (04/06).

Politikus Gerindra itu menghormati keinginan pemerintah pusat untuk membuka sekolah. Akan tetapi, Pemprov DKI masih fokus memantau hasil penerapan uji coba sekolah tatap muka di Ibu Kota.

"Kita akan lihat apakah dimungkinkan uji coba terbatas ditingkatkan jumlahnya atau nanti uji coba tatap muka belum menjadi keputusan. Kita lihat perkembangannya," ujarnya. yp/ts

Baca selengkapnya di: detiknews

Kemendikbud-Ristek Ungkap Alasan Mengapa Sekolah Tatap Muka Dilakukan

Pimpinan Komisi X Minta Satgas Pengawasan Sekolah Tatap Muka Dibentuk

Anies Ogah Tanggapi Nadiem soal Pemda Belum Izinkan Belajar Tatap Muka