Bloggen gegen das Schweigen

Nyonya Dang Thi Kim Lieng bingung. Perempuan berusia 64 tahun ini ingin menjenguk putrinya, yang sejak September 2011 dipenjara. Ketika permintaan izin kunjungannya ditolak, ia memrotes dengan membakar dirinya di depan gedung pemerintah daerah propinsi Bac Lieu. Ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.

Putrinya  Ta Phong Tan yang masih dipenjara mempublikasikan kritik di situs "Free Journalists' Club". Pemerintah menudingnya melakukan propaganda anti pemerintahan. Ia  terancam hukuman penjara 20 tahun. Pengadilan awal direncanakan awal Agustus.

Takut Pada Suara Digital

Komunitas blog di Vietnam termasuk yang paling aktif di Asia Tenggara. Diperkirakan 30% penduduk Vietnam meluncur di dunia maya. Generasi muda ramai di kafe-kafe internet, yang ada di mana-mana. Sejak  2011, pemerintah Vietnam menekan hebat komunitas blogger ini.

"Para blogger telah mengambil alih peran yang sangat penting", begitu pakar Vietnam,  Jörg Wischermann kepada  DW, "mereka berhasil mematahkan kebungkaman media yang dipaksakan oleh pemerintah".

Media pemerintah terutama bungkam mengenai konflik-konflik yang mulai meruak di dalam negeri. Petani yang menjadi mangsa  spekulan properti atau digusur dengan penggantian dana yang minimal. Dalam kasus-kasus seperti ini tak jarang melibatkan petugas atau pejabat pemerintah. Pembelaan para petani pun sering diredam secara brutal oleh polisi.

Dalam beberapa bulan terakhir, laporan mengenai kasus-kasus seperti ini menguap hilang dari pemberitaan media nasional. " Pemerintah Vietnam takut akan protes para petani, yang dianggap sebagai penopang bangsa", dikatakan Wischermann. "Hanya komunitas blogger yang memberitakan nasib petani, dengan foto dan video."

Pemberitaan independen

Untuk menghadapi berita-berita internet, Partai Komunis Vietnam yang memerintah memutuskan untuk bersikap keras kepada pengritiknya. Mereka melihat perkembangan di kawasan Arab, pergolakan Musim Semi Arab. Pun melihat laporan aksi bakar diri seorang pedagang buah Desember 2010 di Tunisa yang menyulut gerakan dan menggulingkan pemerintah.

Akhir  Juli 2012 Vietnam merencanakan sebuah dekrit baru untuk internet. Belum jelas apakah ini sudah ditetapkan sebagai peraturan.  Dekret 60 paragraf itu juga tidak terinci jelas. Namun oleh pemerintah Republik Sosialis Vietnam diharapkan bisa menghentikan penyalah gunaan dan disinformasi di internet yang diarahkan kepadanya. Ancaman hukum ditetapkan bagi mereka yang melemahkan kesatuan dan budaya nasional.

Dekrit itu menuntut adanya penyaringan isi internet, registrasi situs-situs pribadi dengan nama sebenarnya. Selain itu, baik pengguna maupun provider bisa dituntut atas kesalahan pihak ketiga. Tak heran bahwa Vietnam berada di peringkat atas daftar negara anti internet yang disusun oleh organisasi Reporter Tanpa Batas.

"Tujuan dekrit dan peraturan ini sebenarnya bukan untuk mengontrol komunitas blogger", begitu ungkap Wischermann. "Secara tehnis ini tidak mungkin direalisasi, seperti terlihat pada berbagai dekrit sevelumnya. Ini lebih sebagai alasan dan pembenaran bagi langkah-langkah yang bisa diambil oleh pihak kepolisian". Dengan dekrit ini, pemerintah membuat bingkai legal sebagai rujukan bagi polisi untuk bertindak represif.

Sikap Keras Pemerintah

"Represi terhadap kaum blogger terus meningkat di tahun-tahun terakhir", ungkap  Pham Thi Hoai, jurnalis Vietnam yang menetap di Berlin. kepada DW ia mengatakan, " peluang untuk berkembang bebas hampir tidak ada. Para blogger ditunjukan batasan ini dengan jelas. "

Organisasi Hak Asasi Manusia, Reporter Tanpa Batas melaporkan mengenai langkah-langkah pemerintah untuk memasung para blogger. Mereka dimata-matai, diancam dan diintimidasi di tempat terbuka, ditangkap atau diinterogasi selama berjam-jam. Ungkap Pham, sekarang ini tampaknya pemerintah berada di atas angin"

Rodion Ebbighausen /Edith Koesoemawiria

Editor: Andy Budiman