1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Urgensi Denwalsus Menhan Prabowo Dipertanyakan

13 April 2021

Menurut salah satu politisi PKS, lebih baik didahulukan pembentukan Denwalsus untuk guru yang bertugas di pedalaman yang rawan secara kemanan. Sementara itu, PPP minta penjelasan komprehensif dari Prabowo soal Denwalsus.

https://p.dw.com/p/3ruRP
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan RI Prabowo SubiantoFoto: picture-alliance/AP Photo/A. Ibrahim

Adanya Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menuai pro dan kontra. Adalah PKS yang mempertanyakan urgensi pembentukan Denwalsus untuk mengawal Menhan Prabowo Subianto.

"Sejauh ini saya tidak tahu alasan secara spesifik dibentuk Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kemenhan, selain dikatakan ini bagian dari protokoler. Jika ini bagian dari protokoler apakah harus dalam bentuk unit khusus? Apakah ini sesuatu yang mendesak?" kata Ketua DPP PKS, Sukamta, kepada wartawan, Senin (12/04).

"Saya pikir akan lebih baik jika Kemenhan perhatikan masalah mendesak terkait kondisi keamanan nasional, seperti kasus penyerangan KKB terhadap guru di Papua yang sebabkan 2 orang guru meninggal dunia," sambung anggota Komisi I DPR RI ini.

Sukamta mengatakan lebih baik Denwalsus mengawal guru yang mengajar di pendalaman. Menurutnya, guru di pedalaman lebih rentan terhadap serangan-serangan kelompok bersenjata.

"Saya kira akan lebih baik didahulukan pembentukan detasemen kawal khusus buat para guru yang bertugas di wilayah pedalaman yang rawan secara keamanan," imbuhnya.

Khawatir tumpang tindih dengan empat matra?

PPP meminta Prabowo menjelaskan secara langsung tugas pokok hingga anggaran Denwalsus ke Komisi I DPR RI.

"Kami memang perlu penjelasan secara komprehensif dari Jenderal Prabowo Subianto di masa sidang mendatang. Penjelasan tersebut meliputi tugas pokok dan fungsinya, sumber anggarannya, dan menjaga agar tidak tumpang tindih dengan empat matra, yaitu Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," kata Ketua Bidang Fungsional DPP PPP, Syafullah Tamliha, kepada wartawan, Senin (12/04).

Tamliha menjelaskan pengawalan terhadap Menhan merupakan kewenangan TNI. Anggota Komisi I DPR itu menyebut pengawalan untuk Menhan dilakukan secara berlapis.

"Pengawalan terhadap Menteri Pertahanan sudah ada dari Mabes TNI dan dilakukan secara berlapis dari Unit Organisasi (UO) Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pengawalan tersebut juga berlaku bagi tamu Menhan dari negara sahabat," sebutnya.

Apa kata pihak Kemenhan?

Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan panjang-lebar soal Denwalsus ini. Dalam keterangannya, Dahnil menyebut sejak awal ada prajurit yang ditugaskan Markas Besar TNI dari tiga matra menjadi grup atau pasukan jajar kehormatan di Kementerian Pertahanan. Tugas pasukan tersebut adalah melakukan upacara jajar kehormatan atau upacara militer penyambutan tamu-tamu very very important person (VVIP) Kementerian Pertahanan.

Di era Prabowo, ada perbedaan mengenai kriteria pasukan ini. Salah satunya gagah dan menarik.

"Bedanya memang sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau meminta kepada Mabes TNI, kemudian angkatan, agar menyediakan pasukan jajar kehormatan yang representatif dari personal TNI. Artinya personal militer Indonesia. Artinya mereka kelihatan gagah, kemudian secara fisik merepresentasikan prajurit-prajurit yang kuat dan sebagainya," kata Dahnil.

"Sehingga ketika upacara jajar kehormatan, para tamu-tamu melihat sosok-sosok militer Indonesia itu mumpuni dengan personel-personel yang bugar dan kemudian menarik. Sehingga kemudian Mabes TNI, angkatan, menyediakan personel-personel yang sesuai dengan permintaan Pak Prabowo tersebut sebagai Menteri Pertahanan," ujarnya.

"Tugas-tugas protokoler"

Dahnil menyebut pasukan jajar kehormatan atau Denwalsus ini juga dimiliki negara lain, seperti saat Prabowo mengunjungi Kemenhan negara sahabat. Prabowo disambut upacara jajar kehormatan atau upacara militer.

"Oleh sebab itu, kita juga ingin menampilkan pasukan jajar militer atau jajar kehormatan yang representatif dan membanggakan kita ketika tamu-tamu negara itu berkunjung," ujar Dahnil.

Dahnil menegaskan pasukan tersebut berasal dari TNI dan ditunjuk langsung Mabes. Dahnil kemudian menjelaskan mengapa pasukan jajar kehormatan ini diberi nama Denwalsus.

"Kemudian apakah mereka kemudian melakukan pengamanan internal atau bertugas melakukan pengamanan internal di Kemhan karena namanya Denwalsus. Ya, sebagian mereka bertugas secara rutin di Kementerian Pertahanan sesama dengan pejabat-pejabat Kementerian Pertahanan, baik itu dirjen, direktur, dan sebagainya, sampai dengan staf, yang kebanyakan berasal dari Mabes TNI dan 3 angkatan," kata Dahnil.

"Jadi pasukan Denwalsus diberikan nama Denwalsus ini tugas utama mereka itu adalah tugas-tugas protokoler, kemudian terlibat dalam penyambutan tamu-tamu kehormatan yang datang di Kementerian Pertahanan, kemudian juga melakukan pengamanan internal di Kementerian Pertahanan," ujar Dahnil.

 

Baca artikel selengkpanya di: DetikNews

Pro-Kontra Kehadiran Detasemen Kawal Khusus Menhan Prabowo

Khawatir Tumpang-tindih dengan TNI, PPP Minta Prabowo Jelaskan soal Denwalsus