Transportasi Massal Solusi Jakarta Macet

Bulan Juli lalu pemerintah telah sepakat memberikan keringanan pajak terhadap "low cost green car" (LCGC). Tapi gubernur DKI menolaknya, karena hal itu dipandang sebagai sabotase keberhasilannya memecahkan masalah kemacetan lalu lintas.

“Saya menolak kebijakan ini karena Jakarta sudah sangat padat. Kebijakan ini tidak benar", ujar Jokowi nama populer Joko Widodo.

Kebijakan keringanan pajak ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan hemat energi dan menarik investor Jepang untuk datang ke Indonesia .

Akan tetapi, dikhawatirkan kebijakan ini justru akan memperparah kemacetan kota Jakarta. Dengan adanya mobil murah, masyarakat akan berlomba-lomba membeli mobil yang akan mengakibatkan semakin banyaknya mobil di kota Jakarta.

Asosiasi industri otomotif Indonesia meramalkan penjualan mobil akan mencapai 1,1 juta tahun ini. Sebagian besar mobil-mobil tersebut akan memadati kota Jakarta. Padahal di Jakarta saat ini sudah ada sekitar 28 juta sepeda motor dan 5 juta mobil.

Pembangunan Trasportasi Massal Jakarta

Langkah penting yang harus diambil agar sistem transportasi perkotaan yang hemat energi bisa tercipta adalah dengan membangun sistem transportasi massal cepat. Sebagian besar ibu kota di negara Asia Tenggara telah memiliki sistem transportasi massal cepat.

Jakarta baru saja memulai pembangunan MRT awal Oktober lalu, setelah puluhan tahun rencana ini terkendala krisis politik dan sengketa sumber pendanaan. Dana pembangunan proyek MRT saat ini bersumber dari pinjaman lunak Japan International Cooperation Agency (JICA).

Tahap pertama akan dilakukan pembangunan jalur MRT sepanjang 15,7 kilometer dari lebak Bulus ke pusat kota Jakarta senilai 1,5 miliar dolar Amerika. Ditargetkan jalurnya akan mulai beroperasi tahun 2016.

Strategi mendorong transportasi massal

Yoga Adiwinarto direktur Institut Transportation and development Policy (ITDP) mendukung kebijakan transportasi massal itu. “MRT dan Monorail bisa sangat efektif dalam mengurangi jumlah mobil pribadi di jalan-jalan di kota Jakarta. Sayangnya proyek ini tak akan bisa rampung digarap dalam waktu 5 tahun“, tambah dia.

Untuk itu perlu diambil sebuah langkah darurat untuk bisa menekan kemacetan kota Jakarta, selama proyek MRT dan Monorail belum selesai dikerjakan.

Sebagai langkah awal, tahun depan Joko Widodo berjanji akan memberlakukan sistem elektronik "road-pricing". Sistem ini memungkinkan penarikan bea tol secara otomatis di jalan-jalan utama kota Jakarta

Adiwinarto menambahkan “Dengan itu orang-orang dibuat berpikir bahwa mengemudi mobil di Jakarta sangat mahal dan karena itu mereka akan beralih ke transportasi masal“. Dan inilah pesan yang perlu disampaikan di tingkat regional", katanya menambahkan.