Terobosan di ASEAN Soal Keamanan Laut Cina Selatan
7 Agustus 2017
Komunike yang dikeluarkan berisi seruan untuk tidak menambah kekuatan militer di kawasan Laut Cina Selatan, serta menyatakan kekhawatiran tentang pembangunan pulau di kawasan tersebut. Kawasan Laut Cina Selatan sudah jadi isu yang menyebabkan polarisasi di antara negara-negara anggota ASEAN, saat pengaruh Cina semakin kuat. Beberapa anggota ASEAN khawatir dapat menyebabkan kemarahan dan tindakan keras dari Cina, jika mengambil posisi menentang negara itu.
Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi yang hadir dalam pertemuan menlu ASEAN di Manila mengatakan, negosiasi kode maritim dengan negara-negara ASEAN akan dimulai tahun ini. Ia juga mengatakan, setelah Code of Conduct (CoC) diresmikan, itu akan dipatuhi bersama.
Wang Yi menambahkan, pembahasan kesepakatan itu adalah kemajuan nyata perundingan antara ASEAN dan Cina untuk penyelesaian masalah Laut Cina Selatan. Kerangka kerja untuk penyusunan CoC juga sudah disetujui pihak-pihak yang bertikai. Kesepakatan kerangka kerja dicapai pada Pertemuan ke-14 ASEAN-China Senior Officials Meeting tentang implementasi deklarasi CoC di Guiyang, China 18 Mei 2017 lalu.
Wang menambahkan, saat ini situasi antara pihak-pihak yang bertikai lebih tenang dan kondusif dibanding tahun-tahun lalu. Hal ini penting bagi stabilitas.
Ancaman terorisme
Asia tidak imun lagi terhadap ancaman terorisme, setelah terjadinya serangan oleh organisasi yang menyebut diri Islamic State (ISIS) di Filipina selatan. Itu dikatakan hari Senin (7/8) oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung Wha di Manila, sebelum dibukanya pertemuan keamanan regional, ASEAN Regional Forum. Pertemuan itu dihadiri para menteri luar negeri ASEAN, juga Cina, Jepang dan Korea Selatan.
Dalam forum keamanan regional tersebut, ketegangan di Semenanjung Korea juga akan jadi salah satu topik, di samping perdamaian di Laut Cina Selatan. Dalam rancangan pernyataan yang akan dikeluarkan di akhir perundingan, para menteri luar negeri menekankan pentingnya langkah konkrit dari pemerintah semua negara untuk memerangi terorisme pada akarnya. Pernyataan juga disertai catatan perlunya penggunaan media sosial secara efektif untuk menghadapi penyebaran narasi teroris secara online.
ml/hp (kompas.com, rtr, dpa)