1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Tajuk: Kelaparan Ancam Stabilitas Keamanan

Ute Schaeffer (DW Afrika)5 Juni 2008

Petinggi politik menyerukan pemberian dana bantuan langsung kepada negara termiskin dunia di KTT Pangan PBB yang digelar di Roma. Komentar Ute Schaeffer:

https://p.dw.com/p/EEAM
Sejumlah negara berkembang butuh bantuan atasi kelangkaan pangan
Sejumlah negara berkembang butuh bantuan atasi kelangkaan panganFoto: AP

Dalam soal pangan, kesenjangan antar negara maju dan berkembang makin lebar. Di Eropa, produsen susu membuang ribuan liter untuk mendongrak harga di pasar. Sementara, harga produk pangan di negara berkembang melambung sehingga tak terjangkau lagi oleh sebagian warga. Petani di Eropa menikmati keuntungan subsidi pemerintah, sementara jumlah penduduk yang terancam bencana kelaparan berlipat-ganda.

Perbandingan ini menunjukkan: ekonomi dunia global sangat tidak adil. Bagaimana negara berkembang dapat mempertahankan kepentingan mereka, para petani kecil dari Mosambik, Kamerun dan Ghana? Satu-satunya ajang bagi mereka adalah organisasi internasional seperti FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) atau Program Pangan PBB (WFP). Tapi, negara berkembang hampir tidak punya suara di pertemuan tingkat tinggi FAO dan WFP. Karena itu, hasilnya pun sering mengecewakan. Amil saja contoh KTT FAO di Roma yang baru ditutup. Para peserta berjanji merumuskan suatu rencana aksi. Ini adalah deklarasi yang indah, tak lebih dari itu. Padahal, politik pertanian merupakan topik yang menyentuh berbagai sektor yang harus dibenahi. Mulai dari kebijakan subsidi sampai pengembangan kawasan terpencil di negara berkembang.

Tekanan politik meningkat akibat perkembangan bulan-bulan belakangan. Kelangkaan pangan tak lagi terbatas pada dimensi kemanusiaan, tapi sudah menjadi persoalan politik yang serius. Kemiskinan dan kelaparan menghambat pembangunan serta menggoyahkan keamanan dan stabilitas di sejumlah kawasan. Masalah ini bahkan sudah menjalar ke negara yang tergolong stabil, seperti Kamerun misalnya. Padahal, dibandingkan negara Afrika lainnya, Kamerun memiliki lahan pertanian yang cukup subur dan dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Contoh lain adalah munculnya kericuhan di Afrika Selatan yang dipicu kemiskinan dan tersendatnya pembangunan.

Mengatasi kelaparan dan kelangkaan pangan adalah masalah politik global. Baik bagi negara maju yang gagal menghapuskan hambatan perdagangan dan subsidi untuk memudahkan akses negara berkembang pada pasar mereka. Maupun bagi negara berkembang yang selama ini menelantarkan pengembangan kawasan pedesaan. Mengapa kawasan utara Nigeria yang kaya sumber daya alam tersendat-sendat pembangunannya? Mengapa Kenya berulang kali dilanda bencana kelaparan? Di sebagian besar kawasan, kelaparan muncul karena masalah distribusi pangan - dengan begitu masalah haruslah diselesaikan oleh politik. Di kawasan yang dikoyak perang saudara dan ditindas kediktaturan, seperti misalnya di Simbabwe atau Somalia, rakyatlah yang menderita dan mati kelaparan. Padahal, kawasan di selatan Sahara punya potensi untuk melipat-gandakan produksi pangannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar rakyat. Tapi peluang itu sia-sia saja bila tidak didukung oleh kebijakan yang tepat. Misalnya dengan membangun infrastruktur seperti jalan serta sarana transportasi untuk menyokong pertanian. Tapi, yang terjadi malah para petinggi melakukan korupsi dan elit politik menggelapkan dana bantuan senilai miliaran.

Keadaan ini harus diubah. Dan pernyataan tegas Sekjen PBB Ban Ki-Moon di Roma menggaris-bawahi pentingnya langkah ini. Tekad semua pihak untuk mencari solusi bersama juga perlu dipuji. Topik ini harus dipolitisasi. Putaran perundingan dagang Doha tidak boleh gagal. Negara maju dan sejumlah elit politik negara berkembang menganggap, masalah kelangkaan pangan bukan masalah mereka. Tapi protes yang diwarnai kekerasan bulan-bulan belakangan menunjukkan, bila kemiskinan dan kelaparan tidak segera dihapuskan maka masalahnya akan menjalar dan menjadi problem keamanan - baik bagi negara maju maupun negara berkembang. (zer)