Skandal Suap Adani Group, Mungkinkah PM India Terlibat?

Miliarder Gautam Adani, ketua konglomerat India Adani Group, didakwa di Amerika Serikat (AS) pada Kamis (21/11) dengan tuduhan memberikan suap senilai lebih dari $250 juta (sekitar Rp4 triliun) untuk mengamankan kontrak-kontrak di sektor energi India.

Suap tersebut diduga diberikan kepada pejabat pemerintah India untuk mendapatkan "kontrak pasokan energi surya yang menguntungkan" dengan perusahaan distribusi listrik milik negara.

Adani adalah kekuatan besar perekonomian India 

"Seperti yang dituduhkan, para terdakwa mengatur skema rumit untuk menyuap pejabat pemerintah India guna mengamankan kontrak senilai miliaran dolar," kata Breon Peace, jaksa AS untuk distrik New York, dalam sebuah pernyataan. 

Dakwaan ini menghidupkan kembali sorotan terhadap Adani Group, yang sudah berada di bawah tekanan akibat tuduhan manipulasi saham oleh perusahaan short-selling atau jual-beli saham, Hindenburg Research, pada Januari 2023.

Saat itu, Hindenburg Research merilis laporan tajam yang merinci tuduhan penipuan akuntansi dan manipulasi pasar di Adani Group, yang berkontribusi pada hilangnya lebih dari $140 miliar (sekitar Rp2,2 kuadriliun) dalam nilai pasar untuk perusahaan yang terdaftar. 

Konglomerat industri besar ini dianggap memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India dan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi. 

Para anggota parlemen telah menyerukan investigasi terhadap transaksi keuangan Adani dan potensi dampaknya pada proyek-proyek lingkungan serta komunitas lokal di India. 

Tanpa membuang waktu, pemimpin oposisi dari Partai Kongres, Rahul Gandhi, melontarkan kritik keras terhadap Modi pada Kamis (22/11), dan menuduh pemerintah saat ini sedang melindungi Adani dari penyelidikan dan penangkapan. 

"Kami telah mengangkat isu ini berulang kali" kata Gandhi dalam konferensi pers, mengulangi permintaannya untuk penyelidikan Komite Gabungan Parlemen atas transaksi Adani Group.

"Ini adalah pembenaran atas apa yang telah kami katakan. Perdana menteri melindungi Adani dan perdana menteri juga terlibat dalam korupsi dengan Adani. Ini ditunjukkan secara jelas," ujarnya. 

"Sekarang cukup jelas dan terbukti di Amerika Serikat bahwa Adani telah melanggar hukum AS dan hukum India. Dia telah didakwa di AS dan saya bertanya-tanya mengapa Adani masih bebas berkeliaran di negara ini?” tambahnya.

Skandal Adani memicu seruan penyelidikan terhadap SEBI dan Modi

Gandhi juga menyerukan investigasi terhadap Madhabi Puri Buch, kepala badan pengatur perdagangan di Securities and Exchange Board of India (SEBI). 

"Adani harus segera ditangkap, dan 'pelindungnya' Buch harus diselidiki," kata Gandhi. 

Anggota parlemen oposisi Sagarika Ghose mengatakan kepada DW bahwa pemerintah perlu menanggapi tuntutan-tuntutan yang terus berdatangan untuk melakukan penyelidikan formal atas tuduhan manipulasi pasar saham dan suap tersebut.

"Bukan rahasia bahwa pemerintah Modi secara aktif mempromosikan Adani Group dengan mengorbankan perusahaan lain. Kami sepenuhnya mendukung kewirausahaan India, tetapi dengan perbedaan yang jelas antara keterbukaan terhadap bisnis dan kolusi," kata Ghose kepada DW.

"Akankah Narendra Modi membungkam setelah AS secara resmi mendakwa pengusaha favoritnya?” ujarnya.

Dalam sebuah pernyataan, Partai Komunis India mengatakan pemerintah Modi "tidak dapat bersembunyi di balik layar asap lagi" dan menyerukan dilakukannya penyelidikan oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) atas tuduhan suap terhadap Adani oleh jaksa AS.

Akankah ini jadi titik jatuhnya Adani?

Adani Group telah menolak tuduhan suap terhadap ketuanya, Gautam Adani.

"Tuduhan yang dibuat oleh Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS terhadap direktur Adani Green tidak berdasar dan ditolak," kata Adani Group dalam sebuah pernyataan.

"Semua upaya hukum yang mungkin akan (kami) tempuh," tambah perusahaan itu. 

Namun, banyak investor bereaksi terhadap laporan tersebut dengan menjual saham mereka di Adani Group. 

Dampak dari tuduhan tersebut segera dirasakan oleh seluruh konglomerat besar itu. Saham perusahaan yang terdaftar dalam grup itu turun antara 10% hingga 20%, menghapus hampir $30 miliar (sekitar Rp477 triliun) dalam nilai pasar total pada Kamis (21/11), menurut data Reuters.

Harga saham perusahaan Adani Group yang diperdagangkan secara publik di India anjlok, di mana Adani Green Energy menukik sekitar 19%. 

Ketika laporan Hindenburg dirilis pada Januari 2023, nilai pasar Adani turun lebih dari $100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun), mendorong grup itu untuk membatalkan penawaran saham senilai $2,5 miliar (sekitar Rp40 triliun).

Ada tujuh perusahaan terdaftar di India yang menyandang nama Adani, termasuk perusahaan di bidang transmisi energi listrik, energi hijau, dan operasi pelabuhan. Grup ini juga memiliki produsen semen, operator bandara, penambang batu bara, dan perusahaan pemasaran digital.

Pembiayaan Adani Group melalui LIC dan Bank India juga telah menimbulkan kekhawatiran tentang konsekuensi potensial terhadap stabilitas keuangan lembaga-lembaga tersebut dan tabungan jutaan rakyat India. 

LIC adalah investor di lima perusahaan Adani, dengan kepemilikan saham mulai dari 1% hingga 9%. 

"Orang-orang mengira uang mereka aman di bank dan lembaga sektor publik," kata Ram Gopal Yadav, seorang anggota parlemen dari Partai Samajwadi. 

Bagaimana Modi akan menghadapi badai ini?

Partai BJP yang berkuasa di India belum secara terbuka memberikan tanggapan atas masalah ini. Modi secara luas dianggap sebagai sekutu dekat Adani, yang kepentingan bisnisnya seringkali sejalan dengan tujuan pertumbuhan pemerintah.

BJP terkesan meremehkan isu ini, dengan menunjukkan bahwa dakwaan AS hanya berisi tuduhan, bukan dakwaan yang terbukti. 

"Tuduhan dalam dakwaan itu hanyalah dugaan dan terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali dan sampai jika terbukti bersalah," kata Amit Malviya, kepala media sosial BJP, di platform media sosial X.

"Semua negara bagian yang disebutkan di sini adalah negara bagian yang dikuasai oleh oposisi pada saat itu. Jadi, sebelum Anda menguliahi, jawablah soal isu suap yang diterima Kongres dan sekutunya," tambahnya. 

Pemerintah Modi sebelumnya telah menghadapi sorotan atas hubungannya dengan perusahaan besar, dan dakwaan ini dapat semakin memperburuk kekhawatiran publik tentang korupsi dan tata kelola pemerintahan. 

 

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris