1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Sengketa Lahan di Vietnam: Warga Sandera Polisi

17 April 2017

Warga di bagian kota Hanoi menyandera lebih dari 30 orang, sebagian besar polisi, karena menolak penggusuran dan dan pembebasan tanah untuk dijual kepada perusahaan telekomunikasi.

https://p.dw.com/p/2bLac
Vietnam Baustelle in Hanoi
Foto: Getty Images/AFP/H. Dinh Nam

Polisi akhirnya bentrok dengan warga di bagian kota My Duc di Hanoi, ibukota Vietnam. Polisi menyatakan keberadaan warga di sana adalah ilegal dan tanahnya akan dijual kepada perusahaan telekomunikasi yang dikelola oleh militer.

Namun warga menolak penggusuran dan kini menyadera lebih dari 30 orang, sebagian besar anggota kepolisian anti huru hara. Di pihak lain, polisi menahan beberapa penduduk yang dituduh menyulut kerusuhan dan melakukan aksi kekerasan.

Aktivis sosial La Viet Dung mengatakan hari Senin (17/4), warga masih menahan lebih dari 20 anggota polisi anti huru hara. Selain itu,warga juga menahan beberapa pejabat dan polisi lokal.

Pihak berwenang mencoba berunding dengan warga agar membebaskan para sandera, namun warga tetap menolak.

Situs online VNExpress mengutip seorang warga yang mengatakan, "Para polisi mendapatat makanan dan minuman yang cukup, dan diperlakukan dengan sopan."

"Warga ingin agar tanahnya dikembalikan dan mereka diperlakukan sesuai prosedur," kata seorang warga lain.

Pengacara Tran Vu Hai mengatakan kepada kantor berita AP bahwa Walikota Hanoi Nguyen Duc Chung dalam percakapan telepon dengan warga hari Senin (17/4) berjanji enam warga yang masih ditahan telah dibebaskan. Dia juga berjanji untuk melakukan dialog langsung hari Selasa untuk mendengar  keluhan mereka.

"Orang-orang di sini sangat marah," kata Tran Vu Hai. "Mereka mengatakan terus terang kepada saya, mereka tidak percaya pada siapa pun, (karena) mereka telah ditipu selama bertahun-tahun." Situasi di bagian kota itu sudah agak tenang ketika dia kunjungi, katanya.

Sengketa tanah sering terjadi di Vietnam. Warga sering mengeluhkan bahwa tanah mereka diserobot untuk proyek-proyek industri atau infrastruktur besar dan mereka tidak mendapat kompensasi yang layak.

hp/yf (ap)