SBY: Kontrak Gas Papua Rugikan Negara

Presiden menyatakan hal ini ketika DPR mempersiapkan sidang hak angket atas sejumlah kebijakan energi, termasuk kenaikan harga BBM.

Keputusan untuk merundingkan kembali harga jual gas sumur Tangguh, Papua, diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat Kabinet Kamis sore.

Menurut Presiden, pemerintah memutuskan hal ini setelah mendapat laporan audit dari BPK, yang mengungkapkan potensi kerugian negara dalam kontrak penjualan ke Cina yang ditandatangani tahun 2002 itu.

“Sekali lagi untuk keadilan dan agar negara kita tidak dirugikan, menteri perkonomian akan menysuun tim negosiasi yang kuat, kordinasikan dengan menteri menteri tekhnis terkait dan Wapres akan memberikan supervisi atas , bikin sasaran harga yang realistik lakukan bench marking, berpedoman kontrak kontrak yang selama ini kita lakukan”

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, formula penentuan harga dalam kontrak penjualan gas Tangguh merupakan yang paling jelek dan terparah dalam sejarah perminyakan dunia. Wapres memperkirakan potensi kerugian negara akibat kontrak itu mencapai 75 triliun rupiah.

Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani berjanji akan bergerak cepat.
“Targetnya, secepatnya begitu tim itu terbentuk nanti kita akan menyusun rencana kerja. Harga ideal? Pokoknya ancar-ancarnya sesuai apa yang disampaikan Presiden dan Wapres yaitu bench-mark nya kontrak-kontrak kita sendiri di dalam negeri, kontrak kontrak terbaik di dunia kita akan kumpulkan dan itu akan dijadikan referensi”,

Kontrak gas sumur Tangguh ditandatangani pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Perundingan penjualannya dipimpin oleh Taufik Kiemas, suami Megawati. Harga jualnya dipataok pada harga minyak tertinggi 38 dollar Amerika per barel. Jika harga miyak dunia melonjak di atas itu, harga penjualan gas Tangguh tetap. Padahal kenyataannya harga minyak melewati angka 150 dollar per barel.

Wapres Jusuf Kalla menambahkan, harga kontrak penjualan gas Tangguh juga lebih rendah dari harga kontrak gas Bontang dari Kalimantan Timur dan gas Arun Aceh.

Kasus ini memunculkan aspek politiknya juga. Bekas presiden Megawati Soekarnoputeri menganggap, SBY dan Yusuf Kalla menudingkan telunjuk kepadanya. Ia menolak disalahkan. Katanya, saat kontrak itu diteken, SBY dan Yusuf Kalla bagian dari pemerintahannya juga. Bahkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral saat itu dijabat Purmomo Yusgiantoro.

Gayung bersambut. Juru bicara kepresidenan, Andy Malarangeng menukas. Katanya SBY dan Yusuf Kalla saat itu tak terkait dengan kontrak gas Tangguh. SBY saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sementara Jusuf Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sementara Purnomo Yusgiantoro yang menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral sejak zaman Megawati, lain lagi kilahnya.

“Pada waktu itu apa kita kebayang harga minyak diatas seratus dollar. Kita tanya analis, Tanya OPEC bilang rata rata sepuluh dua puluh dollar per barrel, jadi waktu itu tidak pernah terbayang. Saya mau tanya, harga minyak lima tahun lagi berapa? Contoh lain-nya, ini ada tanah, kalian waktu itu jual sepuluh perak karena tanah itu tidak laku, lalu kemudian tiba-tiba di sebelah tanah itu dibuat Disneyland, lantas apa yang menjual harus disalahkan, orang tidak pernah melihat pada waktu itu apa yang terjadi”