Satu dari 10 Permohonan Visa dari Asia Ditolak Jerman

Dalam analisis data jurnalistik, DW mengevaluasi bagaimana kedutaan Jerman dari tahun 2014 hingga 2017 mengambil keputusan atas aplikasi visa. Khususnya untukvisa nasional jenis D, yaitu aplikasi visa untuk jangka panjang seperti studi, bekerja atau reunifikasi keluarga. Apa yang disebut "visa Schengen" untuk kunjungan singkat tidak dimasukkan dalam penilaian.

Kejanggalan pertama: ketika jumlah permohonan visa sudah diputuskan oleh kedutaan dan konsulat Jerman di seluruh dunia meningkat sebesar 58 persen antara tahun 2014 dan 2017, kenaikan jumlah visa yang ditolak mencapai 131 persen.

Selama periode ini, sekitar 60 persen dari semua aplikasi berasal dari Asia. Satu dari sepuluh permohonan visa ditolak oleh pihak berwenang. Namun, ternyata ada perbedaan besar antar negara. Misalnya, lebih dari satu dari empat aplikasi dari Bangladesh ditolak, satu dari dua pemohon yang berasal dari Cina mengalami penolakan, sementara kurang dari satu orang dari 100 pemohon dari Jepang yang visanya kena penolakan.

Bagaimana perbedaan itu tercipta?

Kementerian Luar Negeri Jerman menjelaskan kepada DW, diterima atau ditolaknya visa dalam kasus-kasus individual akan diputuskan oleh setiap kedutaan berdasarkan kriteria objektif yang berlaku di seluruh dunia.

Pelamar harus dapat membuktikan pendapatan mereka, jadi harus memiliki dana yang cukup untuk tinggal di Jerman atau mengenal seseorang di Jerman, yang dapat menjamin kebutuhannya.

Selanjutnya, menurut kemenlu Jerman, harus jelas tujuan sang pemohon visa untuk tinggal di Jerman itu harus  dapat dibuktikan secara masuk akal.

Untuk jenis visa reunifikasi keluarga, pasangan atau anak-anak harus bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar menikah dengan pasangan yang tinggal di Jerman. Bagi anak-anak juga demikian, harus ada bukti bahwa mereka adalah anak-anak dari pasngan atau orang tua yang tinggal di Jerman. 

Kemenlu juga menyatakan bahwa kuota penolakan pada visa jenis D sehubungan dengan kegiatan profesional pada umumnya rendah, dalam kasus reunifikasi keluarga. Permohonan ditolak, jika menyertakan dokumen palsu atau kurangnya bukti finansial pemohon.

Dokumen palsu menjadi masalah di Asia dan bagian lain di belahan dunia. Jerman telah menghentikan apa yang disebut legalisasi, yaitu pengakuan, dokumen dari berbagai negara, termasuk Afghanistan, Bangladesh, India dan Pakistan karena tidak dapat diandalkan. Indonesia, Cina dan Iran tidak ada dalam daftar itu.

Di Indonesia, visa seseorang biasanya ditolak apabila kurang memenuhi persyaratan. Hal ini yang dialami oleh pemohon visa jenis D atau jangka panjang, Ester Sianturi.  Dari domisilinya di Sumatera Utara, pada awal tahun 2016, ia terbang ke Jakarta dengan membawa seluruh dokumen dan mengajukan visa di kedutaan: "Saya saat itu mendaftar program Au pair. Saya membawa ijazah, sertifikat lulus bahasa Jerman tingkat A1 dan surat jaminan dari orangtua anak yang akan saya asuh selama setahun sebagai Au pair di Jerman, termasuk tiket pesawat dan lain sebagainya. Semua dokumen lengkap. Namun setelah menunggu beberapa hari setelah permohonan visa diajukan, visa saya ditolak. Saya menerima surat yang menjelaskan bahwa ada satu persyaratan yang kurang, yakni orang tua anak yang akan saya asuh dalam program Au pair itu, merupakan pasangan Jerman dan Indonesia. Sementara persyaratan menjadi Au pair adalah bekerja pada pasangan yang berbeda kewarganegaraan dengan saya," demikian diceritakan oleh Ester.  Ia kemudian mengajukan banding atas permohonannya dan tetap ditolak. Ia menerima penolakan tersebut dan mengerti mengapa permohonan visanya ditolak.

"Ini penting, karena program Au pair itu tujuannya untuk bertukar budaya. Jika saya orang Indonesia, saya tak boleh bekerja sebagi Au pair pada orang yang berasal dari satu negara dengan saya, karena jika itu terjadi, tak ada pertukaran budaya, sebagaimana tujuan dari program Au pair ini," tutur Ester lebih lanjut.

Setelah penolakan itu, Ester diperbolehkan mengajukan visa lagi, setengah tahun kemudian. Dalam jangka setengah tahun itu, akhirnya Ester berhasil memperoleh pemberi kerja yang merupakan pasangan Jerman. Ia mengajukan permohonan visa lagi, dan diterima.

Tentu saja, kepercayaan pada pihak berwenang di negara asal juga memainkan peran dalam pemberian visa, menurut peneliti migrasi Jochen Oltmer dari Universitas Osnabrück.

Perbedaan besar antara masing-masing negara

Selain "kriteria sulit" yang disebutkan di atas, masih ada "kriteria lunak", seperti misalnya penilaian tentang seberapa masuk akal pemohon itu bisa tinggal atau kembali di negara asalnya. Hal ini sering tergantung pada  citra negara asalnya, sebagaiman dijelaskan  Oltmer : "Misalnya dengan  menilai situasi di negara itu atau jika dilihat dari benuanya secara keseluruhan. Bagaimana potensi bahaya yang akan menimpanya, jika ia bermigrasi dari kawasan-kawasan tertentu yang berbahaya?"

Benua Afrika dalam persepsi Jerman, diasumsikan sebagai benua miskin, dengan risiko politik yang besar dan sebagai sumber utama migrasi. Kondisi ini berbeda dengan Asia. Asia dianggap sebagai benua masa depan dengan potensi yang cukup besar.

Misalnya, Jerman tertarik untuk meningkatkan hubungan migrasi di beberapa daerah dengan India dan Cina. Negara  India dianggap memiliki banyak spesialis komputer yang sangat dicari di Jerman. Pusat kekuatan ekonomi Cina sangat penting bagi Jerman di Asia. "Dalam sepuluh atau lima belas tahun terakhir, kita dapat mengamati bahwa imigrasi siswa dari Cina ke Jerman telah menjadi sangat penting." Hal ini disambut di Jerman, karena mahasiswa dianggap sebagai pembangun jembatan masa depan untuk bisnis dan sains, demikian menurut Oltmer.

Makna keagamaan

Menanggapi pertanyaan tentang bagaimana agama berperan, yaitu apakah Muslim lebih suka ditolak dibanding umat Buddha, Oltmer menjawab: "Saya pikir agama tidak memainkan peran utama dalam penentuan permohonan visa, namun juga selalu tergantung pada bagaimana situasi ini dinilai di Jerman. " Oltmer mengacu pada negara Indonesia. Negara berpenduduk  Muslim terbesar di dunia ini  dianggap moderat, yang mungkin juga merupakan faktor kenapa tingkat penolakan  visa dari negara ini relatif rendah.

Apa yang secara tidak langsung terbukti dalam angka-angka statistik DW adalah bahwa kemungkinan penerapannya sama sekali bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Oltmer menunjukkan bahwa jumlah permohonan visa dari Afghanistan sangat rendah, yakni 9.000 permohonan visa  dalam tiga tahun. (Sebagai perbandingan: akhir tahun 2016 ada sekitar 250.000 warga Afghanistan di Jerman, sebagian besar dari mereka bermigrasi karena pencari perlindungan). Hal  ini dapat dijelaskan dengan bagaimana situasi keamanan di Afghanistan dan sering kurangnya dana dari penduduk untuk pergi ke konsulat atau kedutaan ke Kabul. Kedutaan Jerman di Kabul telah ditutup sejak serangan pada bulan Mei 2017 hingga awal Juli 2018.

Secara keseluruhan, jumlah pegawai kedutaan untuk alasan yang jelas memiliki dampak pada migrasi. Kedutaan besar dengan banyak karyawan dapat menangani banyak permohonan visa, berbeda dengan kedutaan yang  kecil dengan hanya beberapa pegawai. Bahwa hal ini mungkin merupakan alat kontrol migrasi, Oltmer menolak untuk berspekulasi.

Kesimpulannya: "Pertama-tama, harus jelas bagaimana kondisi ekonomi, politik, dan keamanan politik masing-masing negara." Dan pertanyaannya adalah apakah Jerman memiliki minat dalam hubungan migrasi atau tidak.