1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
EkonomiIndonesia

Rilis Kartu Kredit Pemerintah, Jokowi: RI Tidak Ketinggalan

29 Agustus 2022

Pemerintah dan BI menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik & QRIS Antarnegara. Diresmikan Presiden Jokowi, KKP diyakini bisa menciptakan transparansi transaksi belanja barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

https://p.dw.com/p/4GAAj
Presiden Joko Widodo
Foto: The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini (29/08) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara. Hal ini dinilai sebagai bukti Indonesia bisa mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi.

"Saya mengapresiasi kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya kita ini tidak ketinggalan amat," kata Jokowi yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/08).

Transformasi ini dilakukan Indonesia saat perkembangan ekonomi digital betul-betul berada pada kecepatan luar biasa. "Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara," ujarnya.

Untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik, Jokowi meminta agar Bank Indonesia (BI) dan Himbara mendampingi Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah untuk segera masuk ke sistem ini agar terjadi kecepatan pembayaran dan semua belanja menuju kepada pembelian produk dalam negeri.

"Mungkin dulu pembayaran mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi, langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan dalam waktu dekat KKP Domestik akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang pemrosesannya dilakukan secara domestik.

"Sekaligus ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yaitu menggunakan transaksi non tunai untuk belanja pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mencintai penggunaan produk dalam negeri," jelasnya.

Pada tahap awal implementasi KKP Domestik dilakukan melalui interkoneksi QRIS yang sudah didukung 85 penyelenggara dan 20,3 juta merchant sehingga bisa langsung dilakukan.

Untuk QRIS antarnegara, Jokowi berharap penggunanya bisa semakin banyak agar memudahkan UMKM dan dunia pariwisata untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

"Baik dengan Thailand, dengan semua negara ASEAN dan kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," imbuhnya. (ha)

 

Baca selengkapnya di: Detik News

Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah, Jokowi: RI Tidak Ketinggalan Amat