1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Kesehatan

Indonesia Diminta Buat Komite Nasional Respons Corona

5 Maret 2020

Indonesia diminta membuat komite nasional yang mampu menangani COVID-19 secara lebih sistematis dan terintegrasi. Ahli lintas kesehatan, ekonomi, dan hukum perlu dilibatkan untuk merespons berbagai isu yang berkembang.

https://p.dw.com/p/3YtHE
Proses Evakuasi WNI di Diamond Princess
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Adimaja

Lembaga Kajian Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) mengusulkan dibentuknya komite nasional penanggulangan virus corona (COVID-19). Komite ini nantinya akan diisi para pakar kesehatan hingga ahli ekonomi dan hukum.

"Indonesia perlu ada panel ahli atau komite nasional yang bisa lead atau drive penanggulangan COVID-19 di Indonesia secara lebih sistematis dan terintegrasi, serta merespons berbagai isu yang berkembang dari berbagai sisi, bukan hanya kesehatan," kata peneliti LK2PK, dr. Halik Malik, kepada detikcom, Kamis (05/03).

Sebab menurutnya kompleksitas permasalahan dan dampak dari penyakit ini membutuhkan penanganan lintas sektoral.

"Komite ini harus bicara di segala lini, libatkan semua orang, gunakan semua saluran, mengacu pada strategi komunikasi risiko dari pemerintah. Saat ini masyarakat takut naik kendaraan umum, panik belanja, saling sangka, dan silang pendapat," tuturnya.

Meredam kepanikan

Dia menyebut Indonesia memiliki pengalaman ketika menghadapi pandemi SARS dan flu burung. Dikatakannya, saat ini sedang terjadi krisis komunikasi risiko yang ditandai dengan kekosongan info dan data yang mendorong publik untuk berspekulasi dan mencari sumber informasi lain yang kerap kali tak kompeten.

Akibatnya, berbagai hoax bermunculan dan menyebar mengalahkan fakta. Halik Malik menyebut juru bicara pemerintah yang ada saat ini baru berbicara dalam konteks kesehatan saja. Dia pun mengusulkan komisi khusus yang sifatnya ad hoc di bawah presiden.

Jokowi tunjuk jubir soal COVID-19

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk juru bicara khusus terkait virus corona, yakni Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes Achmad Yurianto. Kini Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tak lagi bicara soal virus corona.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung keputusan Jokowi dan mengatakan Terawan harus fokus bekerja. 

"Lebih baik dilakukan satu pintu, karena banyak informasi yang nanti akan, misalnya dari sumber yang berbeda, akan membuat masyarakat bingung dan panik. Padahal kita ingin bahwa penanganan corona ini terus dilakukan, tapi situasinya kondusif dan masyarakat tidak panik," papar Dasco. (Ed: pkp/rap) 

Baca selengkapnya di: detiknews

LK2PK: Harus Ada Komite Nasional Respons Corona, Libatkan Ahli Lintas Ilmu

Waka DPR Setuju Jokowi Tunjuk Jubir soal Corona: Menkes Harus Kerja