Vaksinasi COVID-19 Perdana Indonesia Dimulai 13 Januari
5 Januari 2021
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) memastikan proses vaksinasi perdana COVID-19 digelar hari Rabu depan pada 13 Januari. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin.
"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/01) di Jakarta oleh Bapak Presiden," ujar BGS dalam keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Selasa (05/01).
Hal ini disampaikan BGS dalam rapat koordinasi Kesiapan Vaksinasi COVID-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Mengenai vaksinasi COVID-19, BGS berharap kepala daerah turun untuk melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak/Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat," ujar BGS.
Penyuntikan vaksin rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap, yang diawali oleh tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.
Menkes BGS juga meminta kepala daerah mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi, yang akan dibagi menjadi dua tahap.
"Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14-15 kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi. Kemudian untuk proses vaksinasi, terutama tenaga kesehatan, tolong dibagi dalam dua tahap. Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit, jadi dalam satu puskesmas, misalnya ada 4 perawat, jangan sampai pada hari yang sama kita vaksin semua. Kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk dua orang," kata BGS.
MUI masih lakukan uji kehalalan
Vaksin COVID-19 buatan Sinovac sudah disebar ke 34 provinsi di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin buatan Cina tersebut harus terlebih dahulu dipastikan halal dan mujarab sebelum digunakan.
"Kehalalan, kemanfaatan, dan kemujaraban itu kan sedang diteliti LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) MUI dan BPOM tentang khasiat dan kemujaraban serta keamanan vaksin tersebut. Paralel dengan itu juga, MUI sedang meneliti kehalalannya," kata Ketua MUI bidang Infokom KH Masduki Baidlowi kepada wartawan, Selasa (05/01).
Dia menyatakan pemerintah dan MUI peduli soal kehalalan dan kemujaraban sebuah vaksin. Masduki mengatakan banyak hoaks soal vaksin beredar yang bisa mempengaruhi masyarakat.
"Ada berita yang perlu kita luruskan supaya rakyat tidak salah paham. Ketika kemarin Sinovac itu dikirim ke berbagai daerah, terkesan, kepada orang-orang terutama umat Islam, 'ini halalnya saja belum kok sudah dikirim ke daerah?'. Kan banyak yang bertanya seperti itu. Seakan-akan pemerintah sudah tidak peduli dengan kehalalan atau fatwa MUI. Itu tidak benar," kata dia.
Masduki mengatakan vaksin Sinovac disebar terlebih dahulu agar pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara serempak. Dia mengatakan MUI tetap akan melakukan uji kehalalan atas vaksin tersebut.
"Kalau barang sudah dikirim dahulu, tak ada masalah, agar semua serempak dan kompak. Tetapi bukan barang itu tak ada fatwa MUI. Fatwa MUI tetap akan ada itu, karena pengujian atas sampling vaksin tersebut sedang dilakukan. Bukan berarti meninggalkan kemujaraban dan kehalalan, kita peduli dengan itu," kata dia. (Ed: rap/pkp)
Baca selengkapnya di: DetikNews
Presiden Jokowi Divaksinasi Corona pada 13 Januari 2021
Vaksin Sinovac Sudah Disebar, MUI: Kehalalannya Sedang Diteliti