Presiden Bangladesh Merangkap Jabatan Perdana Menteri

Sistem pemerintahan ad interim di Bangladesh yang unik dibuat untuk mencegah partai-partai berkuasa melakukan manipulasi pemilu. Sistem itu cukup efektif dalam tiga pemilu sebelumnya di Bangladesh, namun sekarang partai oposisi Liga Awami menginginkan reformasi sistem agar lebih efisien dan dapat dipercaya. Menurut Undang-undang Bangladesh, tampuk pimpinan administrasi sementara sebelum pemilihan Perdana Menteri baru semestinya dipegang bekas Hakim Agung yang terakhir. Dalam hal ini semestinya K.M Hasan yang menjadi pemimpin administrasi sementara pemerintahan Bangladesh.

Namun Liga Awami langsung menentang penunjukan K.M Hasan dengan alasan Hasan pernah menjadi anggota partai berkuasa Partai Nasional Bangladesh BNP. Lalu partai berkuasa mengajukan nama Ketua Komisioner Pemilihan M.A. Aziz. Namun Aziz telanjur dikenal sebagai tokoh kontroversial dan partai oposisi menolaknya. Aliansi partai oposisi kini sudah siap menerima pilihan lain, namun BNP menolaknya. Jadi duduknya Presiden Iajuddin Ahmed sebagai pemimpin sementara administrasi pemerintahan Bangladesh merupakan jalan tengah yang diterima kedua partai. Usai mengucapkan sumpah sebagai kepala administratif sementara, reaksi spontan Presiden Ahmed ketika itu,

"Saya mohon doa agar dapat bekerja untuk negeri ini. Saya harap krisis politik saat ini dapat segera diselesaikan."

Tak lama setelah menempati kantor baru, Iajuddin Ahmed memerintahkan Ketua Komisioner Pemilihan untuk mengambil langkah penting memastikan pemilu yang bebas dan adil yang diagendakan Januari 2007 mendatang. Jika ada kemungkinan besar partai oposisi menolak kompromi dicalonkannya Presiden Ahmed sebagai kepala administratif sementara, ketua partai terbesar oposisi, Shaikh Hasina, melakukan langkah strategis,

"Kami bisa saja menerima Ahmed jika dia yang diharapkan oleh undang-undang. Kami tak dapat menerima Ahmed, itu benar, namun sekali dia mengambil posisi sebagai kepala administratif, kami mengamati tiap tindakannya. Penerimaan kami terhadapnya sangat tergantung pada tindakan Iajuddin Ahmed selanjutnya. Saat ini saya tak bisa berkomentar. Dia harus membuktikan tindakannya."

Warga sipil Bangladesh bertanya-tanya mengapa pilihan lain dalam undang-undang dilewati begitu saja. Sekretaris Presiden bidang Pers, Muklesur Rahman, menginformasikan wartawan tentang proses pencalonan Iajuddin Ahmed. Pernyataan Rahman mengenai hal itu,

"Semua pilihan yang terdapat dalam undang-undang telah dikeluarkan. Presiden telah meminta nasihat pada beberapa partai politik besar, namun mereka tidak menemui konsensus. Ya, memang ada pilihan lain yaitu ditunjuknya bekas Hakim Agung Mahmudul Amin Chowdhury sebagai kepala administratif pemerintahan sementara. Namun beberapa partai politik menanyakan kredibilitasnya. Jadi penunjukkan Presiden merupakan pilihan terakhir."

Sekarang pertanyaannya adalah apakah Presiden Iajuddin Ahmed benar-benar sudah mengeksplorasi tiap jalan dalam konstitusi ataukah semua ini sudah diatur. Pakar konstitusi Shahdin Malik mengatakan,

"Sekarang semuanya benar-benar kondisi baru. Saat ini sangat sulit mengatakan semua pilihan lain sudah dicoba dan mengapa mereka menolak semua pilihan itu. Sangat sulit untuk mengatakan saat ini apakah tindakan presiden mengambil alih kekuasaan sementara merupakan hal yang etis. Akan sulit bagi presiden untuk mengumpulkan kredibilitas dan kepercayaan rakyat."

Situasi saat ini tetap tidak jelas. Di satu pihak aliansi partai yang dipimpin Liga Awami akan terus mengajukan protes, sementara mereka juga memberi kesempatan pada administrasi sementara untuk membuktikan performanya. Sejauh ini 25 korban kekerasan bersifat politis dilaporkan di seluruh negeri, begitu pun blokade jalan, sabotase rel kereta dan pembakaran kereta, kantor-kantor, serta rumah rival politik. Abed Khan, redaktur harian Shomokal Daily, bersikap skeptis pada keadaan. Dia mengatakan:

"Bangladesh berada di balik tirai besi. Kami tahu tentara sudah siap membunuh setiap gerakan oposisi yang melawan pemerintahan sementara. Ini merupakan bentuk keprihatinan karena kami melihat pembunuhan demokrasi oleh seorang presiden. Kami tak tahu mau berjalan ke arah mana Bangladesh ini."