PM Mario Draghi Mundur, Parlemen Italia Dibubarkan

Presiden Italia Sergio Mattarella akhirnya menandatangani dekrit pembubaran parlemen untuk membuka jalan pemilihan umum baru. "Pembubaran parlemen selalu menjadi pilihan terakhir," kata Sergio Mattarella. Keadaan politik menyebabkan langkah itu harus dilakukan, tambahnya.

Sebelumnya pada hari Kamis (21/7), Perdana Menteri Italia Mario Draghi menemui Matarella dan mengajukan pengunduran dirinya, karena gagal mempertahankan koalisi luas, sekalipun memenangkan mosi kepercayaan.

Menurut UU Italia, pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 70 hari. "Periode yang kita lalui tidak memungkinkan adanya jeda dalam tindakan (pemerintah) yang diperlukan untuk melawan krisis ekonomi dan sosial, serta meningkatnya inflasi,” kata Mattarella dalam pidato singkat.

Stasiun siaran Italia RAI melaporkan, pemilihan umum baru akan dilaksanakan pada 25 September. Sergio Mattarella telah meminta Mario Draghi untuk tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara..

Draghi dipandang sebagai pemimpin yang stabil

Mario Draghi menjadi perdana menteri Italia pada Februari 2021, dan menavigasi negara itu melalui pandemi COVID-19. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Bank Sentral Eropa ECB dari 2011 hingga 2019, dan berhasil menangani krisis zona euro.

Mario Draghi menyatakan terima kasih kepada presiden Italia atas kepercayaannya. "Kita harus sangat bangga dengan pekerjaan yang telah kita lakukan atas nama presiden republik dalam melayani semua warga negara," katanya dan meminta anggota parlemen untuk terus bekerja dalam minggu-minggu berikutnya.

Draghi telah mengajukan pengunduran diri minggu lalu, setelah Gerakan Bintang 5 yang populis menolak untuk mendukungnya dalam mosi tidak percaya. Tetapi Presiden Mattarella menolak pengunduran dirinya dan meminta Draghi berusaha lagi membentuk pemerintahan persatuan.

Pada hari Rabu (19/7), Draghi mengatakan, dia bersedia untuk tetap memimpin pemerintahan, jika mendapat dukungan luas. Dia mengimbau Gerakan Bintang 5 untuk mendukungnya dalam sebuah "pakta baru," namun partai-partai populis kanan menolak.

Tokoh ultra kanan berpeluang rebut kursi PM

Gerakan Bintang 5 menjadi peraih suara terbesar pada pemilu 2018. Mario Draghi memang bisa membentuk pemerintahan tanpa partisipasi mereka, tetapi dia hanya mau memerintah dengan koalisi luas.

Gerakan Bintang 5 pada hari Rabu menyatakan, mereka akan meninggalkan koalisi persatuan. Pada saat yang sama, partai-partai Liga Kanan dan Forza Italia juga menyatakan tidak akan mendukung pemerintahan koalisi, yang memperumit upaya untuk membangun kembali pemerintahan.

Berdasarkan jajak pendapat terakhir, aliansi konservatif kanan yang dipimpin oleh tokoh ultra kanan Giorgia Meloni bisa memenangkan pemilihan umum mendatang. "Tidak ada lagi alasan," kata Giorgia Meloni di Twitter, yang selama ini memimpin oposisi menentang pemerintahan Draghi dan sejak lama menyerukan pemilihan umum baru.

hp/as (rtr, afp, dpa)