PM Jepang Berniat Singkirkan Penggunaan Hanko

Jepang mungkin terkenal sebagai negeri dengan segala kecanggihan teknologinya, tetapi dunia bisnis dan birokrasi masih bergantung pada penggunaan dokumen kertas yang dibubuhi cap sebagai tanda persetujuan.

Hanko merupakan stempel atau cap pengganti tanda tangan dalam masyarakat Jepang yang digunakan untuk segala keperluan, mulai dari tanda terima pengiriman barang atau dokumen hingga akta nikah. Namun di tengah pandemi virus corona, penggunaan hanko kini menyulitkan banyak orang Jepang yang terpaksa harus mencap dokumen secara fisik di kantor.

Saat ini Perdana Menteri Yoshihide Suga sedang berupaya untuk "mendigitalisasikan bangsa," meski harus menghadapi perjuangan berat terkait dengan hanko yang diproduksi secara massal.

Pembuat hanko Takahiro Makino, yang dengan susah payah mengukir karakter miniatur ke dalam setiap bagian unik yang dibuatnya, tidak terlalu mengkhawatirkan jika suatu waktu stempel itu tidak lagi digunakan. "Kita seharusnya tidak terus menggunakan hal-hal yang tidak perlu. Tapi di sisi lain, sebuah benda berharga akan tetap bertahan apapun yang terjadi," katanya kepada AFP di bengkelnya, di pusat kota Tokyo.

Untuk setiap hanko, ia dengan hati-hati melukis nama orang atau perusahaan sebelum memulai memahatnya. Setiap stempel "membawa kepribadian masing-masing pengrajin," kata pria berusia 44 tahun itu. Hanko buatan tangan yang kokoh yang dibuat oleh Makino dihargai ratusan dolar. Sering kali hanko buatannya itu diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagai hadiah masa depan, sebuah alat penting yang digunakan saat mereka dewasa.

Desain unik hanko terdaftar di balai kota sehingga dapat diverifikasi saat digunakan untuk memvalidasi akta properti dan dokumen penting lainnya.

Untuk tanda tangan sehari-hari, orang-orang Jepang biasanya menggunakan segel yang lebih kecil dan lebih murah. Itulah tepatnya yang ingin disingkirkan oleh Suga dan menteri reformasi pemerintahannya, Taro Kono. "Penggunaan segel tidak diperlukan untuk prosedur administrasi kecuali jika dibenarkan," kata Kono.

Warga Jepang mengatakan hanko terkadang diperlukan, bahkan dalam transaksi digital sekalipun. “Suatu ketika saya diminta untuk mencap selembar kertas, memindai, dan kemudian menempelkannya ke rekening listrik,” kata Sayuri Wataya sembari tertawa.

Tahun depan tidak lagi pakai hanko

Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah Jepang telah membuahkan hasil. Mulai tahun depan, badan kepolisian nasional Jepang akan menghentikan penggunaan wajib hanko sebagai bentuk persetujuan dokumen biasa.

Perusahaan besar Jepang termasuk Hitachi juga telah berjanji untuk menghapus penggunaan hanko dalam dokumen internal. Namun para pengamat mengingatkan bahwa upaya perampingan dokumen yang saat ini membanjiri perusahaan dan kantor pemerintah Jepang, melibatkan masalah yang mengakar lebih dalam.

Manajer Institut Penelitian Jepang Takayuki Watanabe melihat hanko sebagai bagian dari budaya bisnis Jepang. Untuk mendapatkan keputusan yang disetujui, seorang karyawan kerap kali membutuhkan persetujuan yang distempel kolega di atas mereka, satu per satu, katanya kepada AFP. "Pertama, Anda memerlukan stempel dari atasan Anda, kemudian pemimpin tim, kepala bagian, dan direktur departemen," katanya.

Atasan biasanya mencap stempel mereka tegak di sebelah kiri dokumen, sedangkan karyawan berpangkat lebih rendah semua memiringkan stempel mereka ke arahnya sehingga tercipta kesan seolah-olah "membungkuk."

Memiliki cap yang telah distempel seluruh tim menunjukkan keputusan kolektif telah dibuat, kata Watanabe.

"Ini seperti, 'saya mencap segel saya untuk menyetujuinya tetapi Anda melakukannya sebelum saya, jadi Anda harus bertanggung jawab'," jelas akuntan Tetsuya Katayama. "Tidak ada yang mau bertanggung jawab di Jepang."

Watanabe memperingatkan bahwa kampanye anti-hanko pemerintah akan menemui kegagalan kecuali para pekerja Jepang dapat keluar dari mentalitas itu. "Orang harus bersiap menguatkan diri untuk mengambil tanggung jawab tertentu."

ha/gtp (AFP)