Masalah Jiwasraya dan Asabri Turunkan Kepercayaan Masyarakat

Dua perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) sedang mengalami kesulitan keuangan akibat adanya kesalahan instrumen investasi. Dugaan sementara, dua perusahaan pelat merah itu juga digerogoti korupsi.

Entah disengaja atau tidak, menurut pengamat asuransi Hotbonar Sinaga kondisi tersebut mencoreng industi perasuransian.

"Jelas-jelas mencoreng ya karena itu kan menyangkut dana yang besar, kemudian juga pemegang polis dan peserta yang jutaan orang termasuk peserta dari Asabri," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (14/01).

Apalagi Jiwasraya dan Asabri adalah perusahaan asuransi milik negara. Jika ada masalah pada perusahaan tersebut bakal menciptakan krisis kepercayaan di masyarakat.

"Kalau ini tidak ditangani dengan baik, yang menimbulkan krisis kepercayaan itu bukan hanya kepada asuransi tetapi juga kepercayaan kepada negara. Apalagi Jiwasraya sama Asabri kan BUMN. Itu kalau bicara BUMN saja gagal bayar, tidak bisa memenuhi kewajibannya, masyarakat itu harus percaya kepada siapa," jelasnya.

Baca juga:Asuransi Jiwa Berbasis Mata Uang Cina Hadir di Indonesia 

Sementara itu, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai masalah di Jiwasraya dan Asabri memang akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Namun masyarakat tidak akan otomatis meninggalkan asuransi. Mereka hanya akan lebih selektif dalam memilih jasa asuransi.

"Sisi negatifnya tentu ada penurunan kepercayaan masyarakat. Banyak yang mengalihkan asuransinya tapi tidak serta-merta mereka akan meninggalkan asuransi. Mereka hanya akan menarik dananya dan memindahkannya ke asuransi yang lain," sebutnya.

Siapkan Lembaga Penjamin Polis (LPP)

Pemerintah saat ini sedang berupaya membenahi dua perusahaan asuransi milik negara, yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah akan membuat pernyataan bersama.

"Nanti kalau sudah (ada hasilnya), kita bersama Pak Erick akan membuat statement bersama," kata Sri Mulyani di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/01).

Namun dia tak menyebutkan kapan rencana pembahasan ini akan dilakukan. Sri Mulyani juga enggan menanggapi suntikan modal pemerintah kepada perusahaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Nanti ya, sudah ya," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Pasar Asuransi Indonesia Menjanjikan, Namun Kesadaran Masyarakat Masih Rendah

Untuk penyehatan perusahaan asuransi, pemerintah juga sedang menyiapkan Lembaga Penjamin Polis (LPP). Sebenarnya, lembaga ini sudah diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2014 tentang Asuransi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan saat ini pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang berkoordinasi untuk pembentukan LPP.

"Persiapannya terus jalan, kami mendesain yang namanya LPP tersebut," kata Suahasil usai pelantikan sebagai Anggota DK OJK Ex-Officio di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/01).

LPP tertuang dalam Pasal 53 UU Asuransi, yakni perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Sehingga menurut Suahasil, pembentukan LPP ini perlu persetujuan DPR.

Manajemen Asabri bakal dirombak?

Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir akan berkonsultasi dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) terkait masalah ini.

"Kan makanya lagi konsultasi dan teman-teman Kemenhan dan menteri teknis kita ajak komunikasi lah. Yang penting komunikasi, solusi dulu, perubahan manajemen," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (13/01).

Saat ditanya kapan perombakan berlangsung, Arya kembali mengatakan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait.

"Kita ngobrol dulu lah," tambahnya.

Dia menuturkan, pihaknya akan bersama-sama dengan kementerian terkait membenahi Asabri.

"Kita bersama-sama Kemenhan, Pak Mahfud sama-sama, kan Kementerian BUMN solusi, tapi yang pasti jangan dikhawatirkan kalau klaim pensiun tetap bisa dibayar," tambahnya.

Baca juga: 'Bersih-bersih' BUMN ala Erick Thohir

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah sudah mengetahui adanya penurunan dari investasi saham di Asabri. Dia mengungkapkan, proses investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah cukup lama. Namun pihak Kementerian BUMN belum menerima secara lengkap hasil audit tersebut.

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan, untuk Asabri yang merupakan perusahaan asuransi sosial akan memiliki penyelesaian yang berbeda dengan perusahaan asuransi lain. Jajaran direksi perusahaan asuransi pelat merah ini juga akan dirombak.

"Ya tahun ini dirombak direksinya. Belum tahu (jumlahnya) masih didiskusikan sama pak Menteri," jelas dia. (Ed: rap/na)

Baca selengkapnya di: Detik News

Industri Asuransi Babak Belur Gara-gara Skandal Jiwasraya dan Asabri

Duet Sri Mulyani-Erick Thohir Bisa Bereskan Skandal Jiwasraya dan Asabri?