Pemerintah Transisi Bangladesh di Hadapan Keadaan Darurat

Fakhruddin Ahmed yang pekan lalu diangkat sebagai kepala pemerintah peralihan, sekarang memiliki 10 orang penasihat. mereka akan berfungsi sebagai menteri, hingga pemerintah definitif hasil Pemilu terbentuk nanti.

Dalam mandat yang diberikan, Pemilu harus diselenggarakan dalam tempo 90 hari. Partai-partai mapan malah langsung mendesak agar Pemilu diselenggarakan secepatnya. Namun pemerintah sementara mengaku perlu waktu hingga 180 hari. Mirza Azizul Islam, salah satu anggota kabinet peralihan menyatakan, kapan persisnya hari Pemilu, masih dirembukan dengan partai-partai mapan Bangladesh. Disebutkan Mirza Azizul Islam:

"Kami sungguh tak tahu kapan Pemilu akan dilangsungkan. Banyak hal yang masih harus dibereskan terlebih dahulu. Seperti daftar pemilih yang sekarang masih jadi sengketa, pembuatan kartu pemilih, pembuatan kotak suara dan lain-lain. Tetapi saya bisa menjamin, bahwa prioritas kami adalah menyelenggarakan Pemilu yang bebas dan adil sesegera mungkin."

Pemilu sebetulnya dijadwalkan berlangsung tanggal 22 Januari nanti. Namun dibatalkan sesudah gelombang demonstrasi yang digalang kelompok oposisi Liga Awami melanda Bangladesh. Mereka menuntut dilakukannya perombakan sistem dan perundangan politik terlebih dahulu. Para pengunjuk rasa menuding sistem dan perundangan yang ada hanya menguntungkan partai pimpinan bekas perdana menteri Khalida Zia, Partai Nasionalis Bangladesh.

Sesudah 3 bulan, unjuk rasa berbuah menjadi kekerasan, akhirnya kepala pemerintahan transisi, Ijajudin Ahmad, mengundurkan diri. Pemilu pun ditunda. Sesudah itu, ditunjuklah Fakhruddin Ahmad, sebagai kepala pemerintah transisi yang baru. Bekas Gubernur Bank Sentral, yang juga bekas pejabat Bank Dunia ini, dinilai sebagai figur yang cocok untuk mengelola Bangladesh hingga diselenggarakannya Pemilu. Disebutkan Kolonel Oli Ahmed, seorang politikus terkemuka Bangladesh:

"Saya percaya, Dr. Fakhruddin memiliki kredibilitas untuk menangani situasi. Ini waktu yang ideal untuk memaksa para pemimpin yang berseteru agar bekerja nyata. Ini akan meninggalkan jejak yang positif bagi masa depan politik Bangladesh."

Tetapi Ijajudin Ahmad yang digantikan Fakhruddin Ahmad hanya mengundurkan diri sebagai kepala pemeintahan peralihan. Dan ia masih tetap menjabat sebagai kepala negara. Masalahnya, sebagai kepala negara ia memberlakukan keadaan darurat untuk memadamkan unjuk rasa yang berbuah korban jiwa lebih dari 30 orang. Ia bahkan mengeluarkan ketetapan yang mengancam para pelanggar keadaan darurat itu dengan hukuman berat: penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Salah satu sasaran utama keadaan darurat itu adalah pers. Mahfuz Anam, wartawan yang bekerja di harian Dhaka Daily Star dengan keras mengecam:

"Salah sekali. Dalam suatu masyarakat demokrasi, kebebasan pers tidak boleh diberangus. Pers memberikan sumbangan besar pada seluruh perubahan positif di Bangladesh. Pemberlakuan keadaan darurat ini sungguh langkah yang salah."

Fakhrudin Ahmad sebagai kepala pemerintah transisi yang baru, tak bisa mencabut keadaan darurat itu. Ia hanya bisa menjamin bahwa Hak Asasi Manusia akan dilindungi dan tidak akan ada warga yang akan jadi korban Keadaan Darurat secara tidak perlu.