1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Menerka Peluang Partai Buruh Berlaga di Pemilu 2024

6 Oktober 2021

Partai Buruh mendeklarasikan rencananya untuk turut berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024 imbas omnibus law. Pengamat menilai peluang untuk mereka kecil. Mengapa?

https://p.dw.com/p/41Jun
Ribuan buruh berunjuk rasa di Jakarta dalam peringatan Hari Buruh 2017
Foto: Ribuan buruh berunjuk rasa di Jakarta dalam peringatan Hari Buruh 2017Foto: picture-alliance/Zumapress/D. Pohan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta puluhan federasi serikat pekerja tingkat nasional mendeklarasikan kebangkitan kembali Partai Buruh. Bagaimana peluang Partai Buruh dalam Pemilu 2024?

Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, berpendapat peluang Partai Buruh berlaga di Pemilu 2024 kecil. Sebab, menurutnya, syarat mendirikan partai berat.

"Berat untuk mendirikan partai, UU-nya membuat berat," kata Saiful kepada wartawan, Selasa (5/10/2021).

Tidak itu saja tantangan yang akan dihadapi KSPI dan kawan-kawan (dkk). Jika berhasil berdiri, Partai Buruh juga harus memiliki tokoh 'berkelas' nasional.

Saiful menyebut serikat buruh dkk harus punya yang dapat memobilisasi massa. Namun, menurutnya, saat ini belum ada tokoh di gerakan buruh Indonesia yang memiliki kriteria demikian, termasuk Said Iqbal.

"Maaf, saya belum melihat potensinya (Said Iqbal). Tes nyata dari kekuatan buruh dapat dilihat misalnya dari kegagalan organisasi buruh menghadang UU Ciptaker yang mereka tidak inginkan. Bikin partai itu bukan perkara mudah," sebut Saiful.

Lebih lanjut, Saiful menuturkan saat ini sudah ada partai besar yang mengklaim membawa aspirasi buruh, yang sudah memiliki 'amunisi'.

"Selama ini sejumlah partai besar sudah mengklaim mewakili buruh. Mereka sudah lebih siap dari pada sekelompok aktivis buruh yang baru ingin bikin partai," ujarnya.

Said Iqbal terpilih jadi Presiden Partai Buruh

Sebelumnya, KSPI beserta 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional mendeklarasikan kebangkitan kembali Partai Buruh. Presiden KSPI Said Iqbal resmi mengisi kursi Presiden Partai Buruh.

Said Iqbal dipilih secara aklamasi pada partai besutan almarhum Muchtar Pakpahan itu. Tak ada nama lain yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum selain Said Iqbal.

Said Iqbal menyebut Partai Buruh didirikan oleh 11 organisasi yang disebut Majelis Rakyat Partai Buruh. Said Iqbal mengatakan Partai Buruh bukan partai dinasti.

"Partai buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI); Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI); Serikat Petani Indonesia (SPI); Organisasi Rakyat Indonesia; Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP-KEP); Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP-Farkes R)," kata Said Iqbal setelah dilantik.

Pada sidang paripurna itu, Partai Buruh juga menetapkan susunan kepengurusan komite eksekutif periode 2021-2026.

Berikut ini susunan pengurus Partai Buruh periode 2021-2026:

Presiden: Said Iqbal
Wakil Presiden: Agus Suproyadi
Sekretaris Jenderal: Ferri Nuzarli
Bendahara Umum: Luthano Budyanto
Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat): Sonny Pudjisasono
Ketua Majelis Nasional: Agus Ruli Ardiansyah
Ketua Mahkamah Partai: Riden Hatam Aziz

Sumber pendanaan Partai Buruh

Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal membeberkan sumber pendanaan Partai Buruh, yang kini resmi dideklarasikan kembali. Ia menuturkan Partai Buruh bergerak dari uang iuran tiap kader.

"Pendanaan Partai Buruh dari iuran," kata Said kepada wartawan usai Kongres IV Partai Buruh digelar di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021).

Said Iqbal mengatakan basis konstituen Partai Buruh terdiri dari 4 konfederasi serikat buruh, 50 federasi serikat pekerja, kelompok tani dan nelayan, guru honorer, dan guru swasta dengan total sekitar 10 juta orang. Dari jumlah tersebut, Partai Buruh akan mencari kader militan sebanyak 100 ribu orang.

Said mengatakan 100 ribu kader itu akan melakukan pendidikan partai. Mereka akan dikenai iuran, sehingga pendanaan partai diambil dari iuran 100 ribu kader itu.

"(Sebanyak) 100 ribu kader militan kami akan minta iuran untuk bayar secara sukarela dan itu sudah pernyataan siap 100 ribu anggota kader buruh, tani, nelayan, termasuk guru honor," kata dia.

Besaran iuran yang dibayarkan oleh kader, kata dia, telah disepakati sebesar Rp 50 ribu per orang. Menurutnya, nilai itu dianggap cukup menjadi sumber dana operasional partai.

"Berarti setiap kader nanti kita minta disepakati 50 ribu rupiah. Kalau dikali 100 ribu kan sudah hampir 5 miliar. Sudah mencukupi," kata dia. (Ed: gtp/pkp)

Baca artikel selengkapnya di:DetikNews 

Menerka Peluang Partai Buruh Berlaga di Pemilu 2024

Said Iqbal Beberkan Sumber Pendanaan Partai Buruh