Parlemen Inggris Mulai Perdebatan Soal Brexit

Para anggota parlemen Inggris hari Selasa (04/12) memulai debat lima hari tentang draft perjanjian antara Inggris dan Uni Eropa soal prosedur Brexit. Tanggal 11 Desember, pemungutan suara akan dilakukan di parlemen untuk menentukan nasib perjanjian itu.

"Warga Inggris ingin agar kita melanjutkan (proses ini) dengan kesepakatan yang menghormati hasil referendum dan memungkinkan kita bersatu lagi sebagai sebuah negara, apapun pilihan kita," kata Perdana Menteri Inggris Theresa May. "Inilah kesepakatan yang ditawarkan kepada rakyat Inggris."

Masih belum jelas, apakah Theresa May, yang memimpin pemerintahan minoritas, mampu memenangkan cukup suara untuk meloloskan kesepakatan itu. Di lain pihak, Uni Eropa sudah mengatakan bahwa tidak ada tawaran lain, selain kesepakatan ini.

Tanpa kesepakatan, maka Inggris mulai 29 Maret 2019 otomatis keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Ini berarti, banyak UU dan aturan Uni Eropa yang tadinya berlaku bagi Inggris, mulai saat itu tidak berlaku lagi. Banyak kalangan khawatir akan terjadi kekacauan besar, jika itu terjadi. Warga Uni Eropa yang tinggal dan bekerja di Inggris mendadak tidak berhak lagi mendapat izin tinggal dan izin kerja, demikian juga sebaliknya berlaku bagi warga Inggris yang tinggal dan bekerja di Uni Eropa.

Kelompok garis keras anti-EU dalam partainya sendiri mengatakan itu membuat Inggris terlalu dekat dengan Uni Eropa dan berencana untuk menentangnya. Anggota parlemen Pro-Uni Eropa di seluruh spektrum politik mengatakan kesepakatan itu lebih buruk daripada tetap di blok.

Kritik dari berbagai arah

Partai-partai oposisi, termasuk Partai Buruh, yang merupakan partai terbesar kedua di Inggris, mengatakan mereka akan menentang kesepakatan itu. Theresa May kemungkinan akan membutuhkan sejumlah besar pembangkang di Partai Buruh untuk mendapat dukungan. Apalagi partainya sendiri, Partai Konservatif, tidak sepenuhnya mendukung kesepakatan dengan Uni Eropa.

Jika Theresa May tidak berhasil meloloskan rancangan kesepakatan itu, dia bisa saja memutuskan untuk mengundurkan diri atau melaksanakan pemilu ataupun referendum baru. Semua langkah itu akan membawa Inggris dalam situasi ketidakpastian.

Bank sentral Inggris Bank of England minggu lalu memperingatkan, jika Inggris keluar tanpa kesepakatan, hal itu akan berdampak parah bagi ekonomi dan perdagangan Inggris, yang bisa anjlok sampai minus 8 persen.

Jajak pendapat terakhir menunjukkan, hanya kurang dari 30 persen pemilih Inggris setuju dengan kesepakatan itu. Dalam referendum bulan Mei tahun 2016, ada 52 persen pemilih yang setuju Inggris keluar dari Uni Eropa.

hp/ts (dpa, rtr, ap)