Myanmar Tolak Disalahkan Ihwal Rohingya

Pemerintah Myanmar menepis kritik terhadap kebijakannya terkait minoritas Rohingnya dalam Konferensi Krisis Migrasi Asia Tenggara, Jumat (29/5). "Menyalahkan satu pihak tidak ada manfaatnya dan tidak membawa kita kemanapun," tutur Htin Lynn, ketua delegasi Myanmar.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Thailand, Tanasak Patimapragorn, mengatakan krisis pengungsi Rohingya cuma bisa diselesaikan melalui upaya internasional. Menurutnya akar permasalahan yang membuat minoritas di Myanmar itu terpaksa mengungsi, "harus dibahas."

Asisten Komisaris Tinggi Badan Pengungsi PBB, UNHCR, Volker Tusk juga menyuarakan hal senada. Myanmar, katanya, harus menerima "tanggungjawab penuh" terhadap aliran pengungsi etnis Rohingya.

Satu Bangsa, Tanpa Identitas

"Kewarganegaraan penuh buat Rohingya harus menjadi sasaran sesungguhnya," kata Tusk. Pemerintah Myanmar harus memberikan kartu tanda penduduk kepada Rohingya, "untuk menormalisasi hidup mereka."

Terakhir pemerintah Myanmar melewatkan populasi Rohingya dalam sensus penduduk pertama sejak 30 tahun. Menurut PBB, sekitar 1,2 juta penduduk di negara bagian Rakhine, Kachin dan Kayin menghilang dari sensus.

Myanmar hingga kini mengklaim minoritas Rohingya sebagai pengungsi ilegal dari Bangladesh.

Sebaliknya ketua delegasi Myanmar, Htin Lynn menuding UNHCR berupaya mempolitisasi isu pengungsi Rohingya. Menurutnya sebagian besar pengungsi kapal yang kini ditampung di Thailand, Malaysia dan Indonesia adalah korban perdagangan manusia.

Bangladesh Malu

Bangladesh yang juga tercatat sebagai negara asal pengungsi, sebaliknya, mengaku siap mengambil "tanggungjawab penuh" buat memulangkan warga negaranya. Namun begitu pemerintah di Dhaka punya cara unik dalam menanggapi kasus pengungsi.

Menteri Luar Negeri Shahidul Haque misalnya menepis klaim bahwa warganya mengungsi karena kemiskinan. Menurutnya Bangladesh sedang menikmati pertumbuhan ekonomi yang konstan dan telah "berhasil mengangkat ratusan ribu penduduk dari kemiskinan."

Perdana Menteri Syeikh Hasina malah menyebut warganya yang mengungsi "sakit secara mental" dan membuat malu negara. Ia berjanji akan menghukum para pengungsi jika mereka dipulangkan.

Sementara itu pemerintah Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Indonesia kini didesak untuk memerangi sindikat perdagangan manusia. Awal Mei silam otoritas Thailand menemukan kuburan massal pengungsi Rohingya di wiayah perbatasan. Dugaan awal kuburan tersebut dibuat oleh para penyelundup.

rzn/vlz (dpa,ap,rtr)