Jerman Dukung Pemilihan Umum Baru di Venezuela

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas hari Kamis (24/1) mengatakan, bahwa Berlin dan Uni Eropa mendukung pelaksanaan pemilihan umum baru di Venezuela.

"Kami tidak netral," kata Heiko Maas yang sedang berada di New York. Dia menambahkan, Jerman "berdiri di sisi Guaido" sebagai pemimpin Majelis Nasional.

"Itu sebabnya kami menyerukan pemilihan umum baru, agar Majelis Nasional memikul tanggung jawab, dan agar kekuatan hukum konstitusi dipulihkan di Venezuela. Kami telah mengumumkan hal itu bersama dengan mitra Eropa kami, dan itu akan menjadi kebijakan kami dalam beberapa hari mendatang," kata menteri luar negeri Jerman itu.

"Kami tidak netral dalam hal ini, tetapi lebih mendukung apa yang dilakukan Guaido," tandasnya. Namun Heiko Maas tidak memberi pengakuan secara eksplisit kepada Juan Guaido sebagai Presiden baru, berbeda dengan AS, Kanada dan beberapa negara Amerika Latin.

Juan Guaido hari Rabu (23/1) memproklamirkan dirinya sebagai presiden transisi Venezuela. Namun militer Venezuela menyatakan tetap mendukung Presiden Nicolas Maduro.

Maduro perintahkan penutupan kedutaan AS

Presiden Nicolas Maduro hari Kamis mengumumkan akan menutup Kedutaan Besar AS di Caracas dan Kedutaan Besar Venezuela di Washington. Dia menuduh AS menggalang "kudeta" terhadap pemerintahan Venezuela yang sah dengan mendukung Juan Guaido.

Departemen Luar Negeri AS sudah menginstruksikan kepada pegawainya di Venezuela untuk meninggalkan negara itu, kecuali yang bertugas dalam situasi darurat. AS juga mengimbau warganya yang ada di Venezuela agar "sangat mempertimbangkan" untuk meninggalkan negara itu.

Hingga kini, AS, Kanada, Brasil, Argentina, Kolumbia dan beberapa negara lain menyatakan mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela. Sementara Rusia, Cina, Turki, Meksiko, dan Bolivia menjanjikan dukungan kepada Nicolas Maduro.

AS minta Dewan Keamanan bersidang

AS sekarang minta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan "guna membahas krisis yang sedang berlangsung di Venezuela." Perwakilan AS di PBB mengatakan mereka meminta pertemuan terbuka dilaksanakan Sabtu pagi (26/1). Washington perlu dukungan dari setidaknya sembilan negara dari 15 negara anggota Dewan Keamanan agar pertemuan itu bisa terlaksana.

Krisis politik di Venezuela berawal dari gelombang protes massal dari warga yang marah karena krisis ekonomi berkepanjangan. Jutaan orang sudah ekosdus meninggalkan Venzuele dalam beberapa tahun terakhir karena inflasi meroket ke tingkat yang tak terbayangkan. Pasokan barang, makanan dan obat-obatan makin minim. Menurut Dana Moneter Internasional IMF, tahun 2019 tingkat inflasi bisa mencapai 10 juta persen.

Menurut organisasi nirlaba Venezuelan Observatory of Social Conflict, dalam berbagai bentrokan antara aparat keamanan dan demonstrasi selama beberapa hari terakhir sedikitnya 26 orang tewas.

hp/as (dpa, rtr, afp)