Luhut Ajak PNS Work From Bali, Kritik Keras Menghampiri
20 Mei 2021
Pemerintah mengeluarkan rencana baru untuk mengoptimalkan pemulihan pariwisata di Pulau Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggencarkan program Work From Bali untuk kementerian di bawah koordinasinya.
Dengan program ini, pegawai kementerian akan melakukan pekerjaannya dari Pulau Bali. Hal ini dinilai Luhut dapat membantu mengoptimalkan pemulihan pariwisata di Bali. Utamanya, untuk mendorong keterisian hotel di Bali.
Bahkan rencana ini nampaknya tidak cuma jadi wacana, pasalnya Luhut sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi pada kawasan The Nusa Dua Bali, Selasa (18/05) kemarin.
"Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Akan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves," jelas Luhut dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/05).
Setidaknya akan ada 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan melakukan kerja sama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga hadir dalam penandatanganan tersebut berharap program ini dapat menarik para pegawai pemerintah, bahkan swasta untuk bekerja dari Bali. Dengan begitu, bisa membantu mendorong tingkat keterisian hotel di Bali.
"Work From Bali mudah-mudahan dapat menarik para profesional di sektor pemerintahan maupun dunia usaha, untuk memastikan peningkatan tingkat kunjungan hotel," kata Sandiaga.
Kawasan The Nusa Dua sendiri dipastikan telah memperoleh sertifikasi pariwisata sehat dan aman, berupa sertifikat Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Saat ini, ITDC dan stakeholder setempat tengah menyelesaikan vaksinasi bagi hampir 10.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan The Nusa Dua dan masyarakat sekitar desa penyangga.
Belum juga berjalan, rencana Work From Bali sudah tuai kiritik
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira rencana Work From Bali untuk pegawai kementerian dinilai hanya membuang anggaran. Anggaran APBN, menurut Bhima, baiknya digunakan untuk mendukung belanja kesehatan dan perlindungan sosial daripada untuk perjalanan dinas pegawai kementerian.
"Kalau pegawai pemerintah disuruh Work From Bali, sepertinya sayang sekali anggaran APBN digunakan untuk perjalanan dinas. Masih banyak kebutuhan anggaran yang urgent, yakni belanja kesehatan dan belanja perlindungan sosial," kata Bhima kepada detikcom.
Bhima justru bingung, di tengah melebarnya defisit APBN, tetapi masih ada dana yang digunakan untuk rapat di Bali. "Ini saja karena pemerintah kebingungan karena defisit APBN melebar, bahkan tarif PPN mau dinaikan, kok dana yang ada digunakan buat rapat di Bali," ujarnya.
Bhima juga meningkatkan agar pemerintah jangan mubazir menghamburkan anggaran untuk perjalan dinas. Dampak perjalanan dinas ke daerah pun menurutnya tak besar. Alih-alih memberikan dampak ekonomi, perjalanan dinas justru menurutnya cuma untungkan pegawai pemerintah saja.
"Jangan mubazir, sejauh ini anggaran perjalanan dinas dampaknya terbatas bahkan cenderung menguntungkan pegawai pemerintah itu sendiri," kata Bhima.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah pun menilai kebijakan Work From Bali ini keliru. Bahkan, cenderung berlawanan dengan upaya pengetatan untuk mencegah penularan COVID-19, larangan mudik misalnya.
"Ini kebijakan keliru dan berlebihan. Ini malah akan kontraproduktif terkait dengan kemarin ada larangan mudik, pengetatan, dan sebagainya. Publik juga jadi gusar melihat ini, kebijakannya nggak masuk gitu lho," ungkap Trubus ketika dihubungi detikcom.
Kebijakan ini disebut keliru karena dengan membawa pegawai negeri sipil kementerian ke Pulau Bali maka potensi penyebaran virus antar daerah bisa terjadi. Bahkan Trubus menyebutkan, saat ini Bali sebetulnya adalah wilayah dengan potensi penularan yang tinggi.
"Bali juga sebenarnya lagi tinggi kan penularannya, malah varian baru ada di sana juga kan. Di situ potensi penularan ini tinggi, nanti PNS yang pada pulang malah bawa virus lagi ke keluarganya, menularkan varian baru misalnya," kata Trubus.
"Orang juga kan dari luar ke Bali juga belum tentu bersih nggak bawa virus," pungkasnya.
Di sisi lain, kebijakan Work From Bali dinilai Trubus juga memiliki sederet potensi penyimpangan yang bisa dilakukan para pegawai negeri sipil kementerian. Mulai dari pemborosan, bolos kerja, bahkan korupsi.
"Potensi penyimpangannya banyak ini, bisa jadi pemborosan anggaran, bahkan korupsi. Belum lagi, di sana bisa saja mereka bukan kerja malah foya-foya, jalan-jalan, main-main," kata Trubus. (Ed: gtp/ha)
Baca artikel selengkapnya di: DetikNews