Libya Ingin Tegakkan Syariat Islam

Teks dokumen itu mengumumkan pembentukan sebuah “komite yang bertugas merevisi undang-undang yang berlaku saat ini dan mengajukan usulan perubahan atau amandemen yang akan membuat aturan dasar di negara itu tidak bertentangan dengan hukum Islam“.

Dokumen itu menyebut bahwa sebuah komite kuat berisi 16 orang akan dicalonkan oleh Mahkamah Agung dan seorang Mufti atau ahli syariat Islam.

Komite yang akan dipimpin oleh seorang hakim itu, juga akan diisi para profesor dari berbagai universitas Islam, demikian isi dokumen.

Amandemen undang-undang oleh komite itu akan dipresentasikan di hadapan pimpinan puncak legislatif di Kongres Umum Nasional untuk diadopsi menjadi sebuah undang-undang.

Puaskan kelompok konservatif

Rencana Kementerian Kehakiman itu kelihatannya bertujuan untuk memuaskan tuntutan kelompok ekstrim Salafi, yang melakukan kekerasan dan mencabik-cabik negara di Afrika Utara tersebut.

Selasa lalu, Ansar al-Sharia, kelompok jihad terkenal Libya yang dipersalahkan atas sejumlah kerusuhan termasuk serangan maut atas misi diplomatik Amerika Serikat, mengatakan hanya hukum Islam yang bisa memperkuat keamanan di negara yang kini semakin kacau, tanpa penegakan hukum tersebut.

Kelompok bersenjata berat tersebut termasuk bagian dari para pemberontak yang berbasis di Benghazi, tempat lahirnya pemberontakan pada tahun 2011.

Ansar al-Sharia mengatakan bahwa mereka tidak mengakui lembaga negara, termasuk badan keamanan dengan menuduh mereka sebagai murtad dan telah menjadi “toghut”, atau kekuatan jahat yang melayani tirani dan karena itu wajib diperangi.

Hukum Syariat Islam hanyalah salah satu dari sejumlah isu kunci – selain masalah hak perempuan dan kelompok minoritas – yang harus dibahas dalam konstitusi Libya di masa depan.

Kelompok Islam konservatif mempunyai akar kuat di Libya, dan para analis percaya bahwa konstitusi baru itu akan sangat kental warna Syariah dan jelas ditujukan untuk memuaskan kelompok garis keras.

Bekas pemberontak

Para bekas pemberontak itu telah menjadi duri bagi pemerintah, yang sekarang sedang berjuang mengatur negara yang kini kacau tersebut.

Pada hari Senin, Perdana Menteri Ali Zeidan berjanji akan memperkuat pasukan keamanan untuk memerangi kerusuhan, khususnya di Benghazi.

"Ada orang yang ingin menimbulkan kekacauan untuk mencegah negara ini menjadi maju, dan ingin memerintah Libya dengan cara mereka sendiri dan membuatnya seperti Somalia, " katanya .

Zeidan, yang sempat diculik oleh orang bersenjata di Tripoli bulan lalu , mengatakan, senjata , amunisi dan sumber daya lainnya akan diberikan kepada pasukan keamanan di Benghazi.

Ansar al -Sharia telah disalahkan atas serangkaian kerusuhan mematikan di Benghazi , termasuk serangan pada September 2012 di konsulat AS yang menewaskan Duta Besar AS Chris Stevens dan tiga orang Amerika lainnya. Kelompok ini telah membantah terlibat dalam insiden itu.

ab/hp (afp,ap,rtr)