Laporan ICG: Dibutuhkan Reformasi Keamanan di Timor Leste

Setahun pasca penyerangan terhadap Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, suasana di Timor Leste kelihatan relatif tenang. Pemerintah tidak menghadapi ancaman serius. Namun menurut Lembaga kajian konflik International Crisis Group ICG kondisi tenang ini hanya di permukaan. Karena masih ada ancaman keamanan mengintai, karena tidak adanya pemisahan tanggungjawab yang jelas antara kepolisian dan tentara. Demikian ditegaskan Peneliti ICG, John Virgoe:

“Sudah ada tanda bahwa tentara Timor Leste tidak menghormati sistem peradilan maupun pemerintah sipil yang seharusnya di tas mereka. Masalahnya begini, tentara ini dan polisi, taanggungajwabnya masing-masing masih belum jelas. Dan belum ada proses memikirkan tentara ini untuk apa, fungsinya apa.”

Tiga tahun lalu kerusuhan mengguncang Timor Leste dan tahun lalu Ramos Horta mengalami percobaan pembunuhan. Setelah tewasnya pemimpin pemberontak Alfredo Reinado, Horta bergegas mengampuni pembantu utama Reinado dan segenap anak buahnya. Bahkan memberikan kompensasi atau ganti rugi bagi mereka yang disebut sebagai kelompok “petisioner”. Peneliti ICG, John Virgoe menandaskan tindakan ini memperlemah sistem hukum Timor Leste.

“Sampai banyak orang yang seharusnya diadili dalam krisis dan konflik tahun 2006, tokoh-tokoh konflik itu tidak diadili. Hal ini bisa dimengerti dalam segi pandang rekonsiliasi. Namun dalam hati kecil rakyat Timor Leste juga membutuhkan segi keadilan.“

Pendekatan Horta menurut ICG hanya memberikan jaminan rasa aman jangka pendek. Campur tangan Horta dalam proses hukum itu memang mengindikasikan rekonsiliasi nasional. Namun bukan tidak mungkin memiliki efek sebaliknya. Kelompok-kelompok lain dapat meminta kompensasi atau bantuan keuangan yang sama.

Di sisi lain, rakyat Timor Leste masih terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Belum lagi sistem pendidikan yang masih belum berfungsi baik. Angka kelahiran yang sangat tinggi terjadi di tengah tingginya angka pengangguran yang mengkhawatirkan. Sementara kesenjangan yang dalam diantara warga di belahan barat dan timur, yang memicu krisis tahun 2006, membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.(ap)