KTT UE di Brussel Dibayangi Protes Negara Anggota

KTT Uni Eropa kali ini diperkirakan akan menjadi ajang perdebatan sengit. Banyak politisi Eropa dan para komisaris Uni Eropa heran, karena awalnya Kanselir Jerman Angela Merkel sangat mendukung usulan komisaris keuangan UE Olli Rehn yang ingin bahwa negara dengan defisit tinggi otomatis menerima hukuman. Tetapi di Deauville, Perancis, Merkel dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy sepakat bahwa pemerintahan negara-negara anggota UE diinginkan tetap memiliki ruang gerak dalam menghadapi sanksi.

Guy Verhofstadt, pimpinan fraksi liberal di parlemen Eropa mengutarakan: „Karakter semi otomatis dalam usulan komisi, secara keseluruhan lenyap. Saya pikir ini sama sekali tidak dapat dimengerti, terutama sikap Jerman. Sepuluh bulan lamanya Jerman menuntut hukuman berat, tapi sekarang menghendaki yang sebaliknya."

Para wakil negara-negara kecil di UE selain itu mencela kedua negara besar UE yang mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan mereka. Pemimpin fraksi sosialis Martin Schulz menganggap kesepakatan di Deauville juga sebagai penghinaan terhadap Presiden Dewan UE Herman Van Rompuy: „Saya sebenarnya ingin tahu, kapan Van Rompuy menarik konsekuensi. Dia mendapat mandat untuk merancang reformasi yang diperlukan. Tapi sebelum ia dapat mengajukan sesuatu, Merkel dan Sarkozy mengatakan di Deauville: Tidak, tidak, semua telah kami putuskan."

Suara kritis juga terdengar terhadap Perancis yang dikatakan menyetujui kesepakatan Deauville karena Perancis hendak mendukung tuntutan Jerman untuk mengubah perjanjian Lissabon. Dengan perubahan itu diharapkan bahwa di satu sisi akan ada kemungkinan penarikan hak suara negara berdefisit tinggi untuk sementara waktu. Di sisi lain ditekankan masa depan perjanjian mengenai dana penyelamat bagi negara yang terancam bangkrut. Perjanjian itu akan berakhir tahun 2013. Jerman ingin bahwa ke depan lembaga keuangan swasta harus ikut menangani krisis keuangan dan tidak hanya dibebankan kepada pembayar pajak.

Memang ada sejumlah negara UE yang menyetujui target tertentu, tapi kebanyakan melihat perubahan perjanjian sebagai tidak realistis. Juga komisaris mata uang Euro, Olli Rehn dan komisaris hukum Viviane Reding memperingatkan agar tidak mengupayakan hal itu. Di tengah-tengah pertikaian ini, Presiden Komisi UE, José Manuel Barroso mengimbau semua pihak untuk tidak melupakan tujuan reformasi pakta stabilitas UE: „Izinkanlah saya menjelaskannya: hasil keseluruhan harus menunjukkan perubahan nyata dari situasi saat ini. Kita harus menunjukkan kepada warga bahwa Uni Eropa telah belajar dari semua kesalahan dan menarik konskuensi dari krisis itu."

Krisis mata uang Euro memang mulai pulih sejak awal tahun, setelah UE dan Dana Moneter Internasional membentuk dana penyelamatan besar-besaran. Kepala fasilitas stabilisasi keuangan Eropa, Klaus Regling berpendapat bahwa negara-negara yang terancam bangkrut telah melakukan pekerjaan rumahnya. Misalnya Spanyol yang sekitar lima bulan lalu dianggap sebagai calon negara yang akan terancam bangkrut. Tapi sekarang tidak ada seorang pun yang berbicara tentang itu, ujar Regling. ia juga memprediksi bahwa tak satupun negara pengguna Euro saat ini memerlukan bantuan finansial. Tapi, hal ini tampaknya tidak akan mengurangi pertikaian di Brussel mengenai isu perubahan perjanjian Lissabon.

Christoph Hasselbach/Christa Saloh

Editor: Asril Ridwan