Krimea Pilih Ikut Rusia

Media pro Rusia dan pemerintah Krimea yang ingin menyempal dari Ukraina mengklaim, 93 persen peserta referendum memilih ikut Rusia, meski penghitungan suara masih dilakukan.

Komisi Uni Eropa bereaksi, dengan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap Rusia, terkait referendum yang dinilai kontroversial. Para menteri luar negeri Uni Eropa direncanakan menggelar pertemuan darurat Senin (17/3) di Brussel.

Presiden Rusia, Vladimir Putin menelpon Kanselir Jerman, Angela Merkel Minggu (16/3) untuk menegaskan referendum dilaksanakan sesuai hukum internasional. Merkel mengatakan pada Putin, kehadiran pengamat OSCE harus diperluas.

PM Ukraina, Arseniy Yatsenyuk juga menggarisbawahi tuntutan Merkel. "Mandat pengamat OSCE harus diperluas ke timur dan selatan Ukraina, termasuk Krimea"

Dibahas tingkat Menlu

Sebelumnya Menlu Amerika Serikat John Kerry bertemu dengan menlu Rusia Sergei Lavrov di London hari Jumat (14/03) untuk membahas ketegangan di Krimea. Amerika dan barat menuntut Rusia agar tidak menganeksasi Krimea dan mengancam akan memberlakukan sanksi berat jika hal itu tetap dilakukan.

Pertemuan Kerry dan Lavrov menjadi upaya diplomatik terakhir untuk meredakan ketegangan dalam krisis Ukraina. Hari Minggu (16/03) otoritas Krimea yang didukung oleh Rusia akan menggelar referendum untuk menyatakan keinginan bergabung dengan Rusia. Pemerintah pusat di Kiev dan negara-negara barat menolak referendum itu dan menyebutnya sebagai "ilegal".

Pasukan bersenjata tanpa tanda pengenal menduduki tempat-tempat strategis di Krimea. Rusia membantah bahwa pasukan itu adalah anggota militernya, namun semua pengamat yakin, ribuan pasukan Rusia diturunkan untuk mengamankan semenanjung itu.

Semenanjung Krimea dengan penduduk sekitar 2 juta orang punya nilai strategis karena menjadi pangkalan Armada Laut Hitam Rusia. Mayoritas penduduknya adalah etnis Rusia.

Belum ada reaksi dari Moskow

"Yang kami ingin lihat adalah komitmen (Rusia) untuk berhenti menciptakan fakta-fakta baru di kapangan, dan komitmen untuk secara serius melakukan de-eskalasi situasi", kata menlu AS John Kerry. Selanjutnya ia mengatakan, Rusia harus "membawa kembali militernya ke barak, mengijinkan pengamat internasional bekerja."

"Harus ada komitmen untuk menghormati dan mengembalikan persatuan, kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina", tandasnya.

Kerry sekali lagi mengingatkan, Amerika Serikat dan Uni Eropa awal minggu depan akan memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia, jika referendum di Krimea tetap dilaksanakan.

Sampai saat ini, belum ada reaksi dari Moskow untuk mencari solusi politik, kata seorang pejabat Amerika kepada kantor berita AFP.

"Jika Rusia tetap memilih haluan itu, jika Presiden Putin tidak mengambil kesempatan baik ini, maka sebagaimana dikatakan Presiden Obama, akan ada biayanya ", kata pejabat yang menolak disebut namanya itu.

Ia selanjutnya menerangkan, pengerahan pasukan Rusia ke perbatasan Timur Ukraina merupakan intimidasi yang sangat mengkhawatirkan.

Merkel peringatkan Putin

Kanselir Jerman Angela Merkel memperingatkan, Rusia akan menghadapi isolasi internasional. Dalam keterangan pemerintah di parlemen Jerman Bundestag, Merkel menerangkan jika Rusia tetap berkeras, ini tidak hanya akan menjadi bencana bagi Ukraina, melainkan juga bencana besar bagi Rusia, "baik secara politis maupun ekonomis".

Merkel menegaskan, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi keras. "Tidak ada yang ingin bahwa (sanksi) itu diterapkan. Tapi kami semua siap menjalankannya dengan tegas, jika ini memang tidak bisa dihindari".

Menteri luar negeri Frank-Walter Steinmeier menyebut pertemuan Kerry dan Lavrov di London sebagai "upaya terakhir" untuk mencapai penyelesaian diplomatik.

"Tapi melihat perkembangan di darat (Krimea) saat ini, tidak ada harapan besar bahwa akan ada perkembangan baru sampai hari Minggu", kata Steinmeier. Selanjutnya ia menerangkan, Uni Eropa sudah siap memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

Pemerintah Rusia memperingatkan barat agar tidak memberlakukan sanksi ekonomi. Semua langkah yang menghukum Rusia akan menjadi "bumerang" yang memukul balik, kata wakil Perdana Meneteri Dmitri Gogosin. Presiden Valdimir Putin menolak disebut bertanggung jawab atas krisis di Krimea. "Saya tegaskan lagi, Rusia tidak menyulut situasi, yang saat ini kita hadapi", tandasnya.

as/hp/ab (afp, rtr, dpa)