Korban Era Apartheid Afrika Selatan Tuntut Kompensasi

Suara sekitar 50 pengunjuk rasa lanjut usia terdengar bergema di halaman Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan di kota Johannesburg, jantung komersial Afrika Selatan. Mereka menuntut keadilan dan reparasi atas pelanggaran yang dialami di bawah tezim apartheid – 30 tahun setelah negara tersebut menjadi negara demokrasi.

Mereka semua adalah anggota Kelompok Dukungan Khulumani dan Kampanye Galela – dua kelompok yang memperjuangkan ganti rugi finansial bagi para korban pemerintahan minoritas kulit putih di bawah apartheid.

Para pengunjuk rasa mengatakan karena mereka tidak diidentifikasi sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, Truth and Reconciliation Comission (TRC), yang dipimpin mendiang Uskup Agung Desmond Tutu 28 tahun lalu.

Kelompok ini telah melakukan protes di depan pengadilan selama bertahun-tahun, tapi mulai November 2023 mereka membuat kamp permanen di luar Gedung Mahkamah Konstitusi.

'Kami adalah kaum revolusioner'

Salah satu pengunjuk rasa adalah Thabo Shabangu. Dia ditembak dari belakang oleh petugas polisi tahun 1990 selama demonstrasi menentang penindasan terhadap mayoritas penduduk kulit hitam – tepat ketika negara tersebut sedang mendiskusikan gagasan kesetaraan dan demokrasi.

Pria berusia 61 tahun itu mengatakan kepada DW, dia tidak pernah menerima kompensasi apa pun atas luka-lukanya. "Saya sangat, sangat kecewa. Kami adalah kaum revolusioner. Kami adalah orang-orang yang membentuk demokrasi ini. Kami adalah orang-orang demokratis pertama. Kamilah yang memperjuangkan reparasi yang saat ini tidak kami nikmati," katanya.

Thbo Shabangu menginginkan reparasi atas penderitaan yang dialaminya selama perjuangan melawan apartheid, serta dukungan medis dan sosial yang lebih besar. Seperti sepertiga penduduk Afrika Selatan, dia menganggur. "Kami pikir TRC akan memberikan keadilan kepada kami,” katanya tentang proyek demokrasi di Afrika Selatan.

Mereka yang melakukan protes bersamanya di luar Mahkamah Konstitusi mengatakan, meskipun mereka berperan dalam perjuangan Afrika Selatan menjadi negara demokrasi tiga dekade lalu, mereka tidak akan memberikan suara pada pemilu 2024 bulan Mei ini, jika reparasi tidak dibayarkan. "Tidak ada reparasi – tidak ada suara," kata Thabo Shabangu.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Amnesti bagi para pelaku apartheid

Dengar pendapat resmi di hadapan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dimulai pada April 1996 dan berakhir pada bulan Oktober 1998. Presiden Nelson Mandela ketika itu secara pribadi menunjuk Desmond Tutu sebagai ketua komisi tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong rekonsiliasi dan pengampunan antara pelaku dan korban apartheid.

Selama periode ini, komisi fokus pada bukti pembunuhan, penculikan dan penyiksaan terhadap orang-orang, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Korban dan pelaku seringkali duduk berhadapan di balai komunitas dan gereja di seluruh negeri.

Pelaku yang menjelaskan secara lengkap apa yang terjadi akan diberikan amnesti, sebuah kompromi yang menyakitkan bagi banyak korban. Namun janji impunitas itu berhasil mengungkap kebenaran tentang nasib banyak orang yang hilang tanpa jejak, mereka yang diculik, dibunuh, dan dikuburkan di suatu tempat.

Oleh karena itu, hanya dua tahun setelah Partai Kongres Nasional Afrika ANC berkuasa melalui pemilu demokratis pertama tahun 1994, kekejaman di masa lalu menjadi sorotan publik.

Pembayaran kompensasi

Pada tahun 2003, ketika TRC akhirnya menerbitkan rekomendasi repatriasi yang tertunda, mereka mengakui 21.000 korban dan merekomendasikan agar mereka diberi tunjangan bulanan yang dikelola oleh dana khusus presiden. Daftar ini kemudian dikurangi menjadi 17.000 orang yang berhak menerima reparasi.

Namun, Presiden Thabo Mbeki saat itu mengatur pembayaran satu kali sebesar 30.000 rand (senilai $3.890 pada saat itu). Dana tersebut juga seharusnya mendukung perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi para korban, selain pembayaran satu kali saja. Namun pada bulan Juni 2023, dana tersebut masih tersisa sekitar 100 juta dolar AS.

Para pengunjuk rasa di luar Mahkamah Konstitusi mengatakan, Mahkamah Konstitusi harus menetapkan skema pembayaran baru. Direktur nasional Khulumani, Marjorie Dobson, mengatakan bahwa kelompok tersebut mempunyai puluhan ribu anggota yang tidak dapat mengajukan tuntutan ketika TRC mengadakan dengar pendapat pada tahun 1990an.

Sementara itu, Menteri Kehakiman Ronald Lamola mengatakan dia tidak melihat alasan bagi masyarakat untuk tetap melakukan protes di pengadilan. "Mereka harus pulang,” katanya kepada DW dalam sebuah wawancara. "Tidak ada yang bisa kami lakukan. Parlemen punya daftar [para korban], daftarnya sudah tertutup. Dan akan menjadi sebuah kejanggalan jika kami membuka daftarnya."

(hp/yf)