Koalisi Pasca-Merkel Janjikan Agenda Progresif

Tiga partai yang akan membentuk pemerintahan Jerman mempresentasikan agenda mereka di Berlin pada Rabu (24/11) dengan judul "Risiko Lebih Banyak Kemajuan".

Kesepakatan kunci tampaknya terjadi antara dua partai junior dalam koalisi, yakni Partai Hijau dan Demokrat Bebas neoliberal (FDP). Saat para pencinta lingkungan mampu mengamankan target untuk mengakhiri industri batu bara Jerman "idealnya" pada tahun 2030 (delapan tahun lebih cepat dari target pemerintah Jerman saat ini), FDP mendapatkan jabatan paling kuat kedua di negeri itu.

Pemimpin FDP, Christian Lindner, sekarang siap untuk mengambil alih Kementerian Keuangan. Wakil Ketua Partai Hijau Robert Habeck akan mengambil alih Kementerian Ekonomi dan Energi, yang portofolionya juga akan diperluas ke iklim.

Tuntutan Partai Hijau lainnya juga termasuk memastikan bahwa pada tahun 2030, sekitar 80% listrik negara itu berasal dari sumber terbarukan (menggandakan proporsi saat ini) dan bahwa 15 juta mobil listrik sepenuhnya ada di jalan-jalan Jerman.

Habeck berjanji saat presentasi bahwa kontrak ini akan menempatkan Jerman "di jalur menuju 1,5 derajat", yang berarti untuk membatasi kenaikan pemanasan global saat ini pada 1,5 derajat di atas tingkat pra-industri. Meski tujuan ini sebenarnya sudah dilihat oleh banyak ilmuwan iklim sebagai target yang di luar jangkauan.

Namun, kelompok lingkungan sangat kritis, dengan mengatakan tidak adanya langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi CO2 dalam jangka pendek, seperti tidak disebutkannya batas kecepatan di Autobahn (kemenangan untuk FDP) dan tidak ada tanggal absolut untuk penghentian gas atau mobil berbahan bakar diesel.

FDP, sementara itu, menunjukkan banyak kemenangan, seperti "rem utang" Jerman (mekanisme yang dimaksudkan untuk menghentikan negara dari mengambil utang baru) akan diterapkan kembali pada tahun 2023. Kebijakan ini sebelumnya telah dicabut untuk mengatasi dampak ekonomi dari COVID- 19. 

Berbeda dari kebijakan konservatif

Di sisi lain, ada banyak bukti bahwa dorongan konservatif dari Partai CDU Angela Merkel, yang telah menjalankan negara selama 16 tahun terakhir, telah dibuang.

Kontrak pemerintah yang baru menjanjikan beberapa langkah progresif yang tidak akan pernah terpikirkan di bawah pemerintahan CDU, seperti penjualan ganja untuk penggunaan rekreasi dari toko berlisensi akan dilegalkan, pemungutan suara akan dibuat legal sejak usia 16 tahun, dan Paragraf era Nazi 219a yang terkenal kejam (yang sebagian besar melarang iklan atau informasi yang dipublikasikan tentang perawatan aborsi) harus dihapuskan.

Selain itu, undang-undang kewarganegaraan baru akan diperkenalkan, yang akan membuat dua hal penting lebih mudah bagi jutaan imigran di Jerman, yakni mereka akan diizinkan untuk memperoleh kewarganegaraan setelah hanya tiga tahun di negara itu dan mereka akan diizinkan untuk mempertahankan kewarganegaraan mereka sebelumnya pada naturalisasi.

Apa yang diperoleh SPD?

Partai pemenang pemilihan September, yakni Partai Sosial Demokrat (SPD), tentu saja dapat menunjukkan kekuatan mereka secara keseluruhan di pemerintahan baru. Selain Olaf Scholz untuk kanselir, Sosial Demokrat akan mengambil alih enam kementerian Kabinet, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan , dan Kesehatan. Jabatan Kementerian Kesehatan menjadi penting selama pandemi dan menjadi perkembangan yang menarik, karena desas-desus muncul akhir pekan lalu bahwa FDP akan mendapatkan jabatan ini.

Secara keseluruhan, distribusi jabatan Kabinet menunjukkan bahwa SPD tampaknya telah diberi peran mengelola dasar-dasar menjaga kohesi sosial. Partai kiri-tengah juga telah mengambil alih Kementerian Tenaga Kerja, yang tahun depan akan menaikkan upah minimum menjadi €12 (Rp192 ribu) per jam dari €9,60 (Rp153 ribu) saat ini, dan Kementerian Konstruksi baru, yang menjanjikan untuk membangun 400.000 apartemen baru per tahun untuk meringankan krisis sewa di beberapa kota besar di Jerman. (pkp/ha)