1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Kesehatan

Jokowi Targetkan Vaksinasi COVID-19 Rampung Setahun

25 Januari 2021

Presiden Jokowi menargetkan vaksinasi selesai sebelum 2021 berakhir. Jokowi mengatakan Indonesia menyiapkan 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas, dan 3.000 rumah sakit yang mendukung vaksinasi kepada 181,5 juta warga.

https://p.dw.com/p/3oMSx
Presiden Jokowi menerima suntik vaksin COVID-19
Presiden Joko Widodo adalah penerima pertama suntikan vaksin COVID-19 pada 13 JanuariFoto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksinasi COVID-19 rampung pada akhir 2021. Alasannya, kata Jokowi, Indonesia memiliki 30 ribu vaksinator dan sejumlah faktor penunjang lainnya.

"Program vaksinasi COVID-19 telah dimulai, dan saya perintahkan agar vaksinasi ini selesai sebelum 2021. Kita sudah memesan 426 juta dosis vaksin dari 4 perusahaan dan negara yang berbeda, kita telah menyiapkan 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas, dan 3.000 rumah sakit yang akan mendukung vaksinasi kepada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia," ujar Jokowi dalam sambutannya secara virtual di acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Senin (25/01).

Untuk vaksinasi COVID-19, Indonesia sudah memesan 426 juta dosis vaksin dari 4 perusahaan. Salah satu vaksin COVID-19 yang sudah tiba di Indonesia, yakni dari Sinovac asal Cina.

"Saya mengajak seluruh umat Kristiani dan jajaran PGI, di mana pun berada untuk bersama-sama membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi ini, ikut mengedukasi masyarakat, memberikan informasi yang benar bahwa vaksinasi akan menjadi salah satu jalan untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi, meskipun vaksinasi dilakukan, protokol kesehatan harus tetap diterapkan dengan disiplin," pesan Jokowi kepada jajaran PGI dan umat Kristiani.

Jokowi menerangkan, pemerintah juga paralel menangani isu kesehatan lainnya di luar pandemi COVID-19 atau pandemi virus Corona/SARS-CoV-2. Pemerintah tetap menangani masalah tuberkulosis (TBC) serta stunting.

"Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen menangani isu kesehatan yang lain seperti TBC dan stunting agar kesehatan masyarakat bisa pulih dan semakin baik lagi," ujar Jokowi. 

Apa saja terobosan pemerintah terkait penanganan COVID-19?

Sehari setelah dilantik menjadi Menkes, Budi Gunadi Sadikin mendapat masukan dari beberapa aktivis kesehatan bahwa jumlah kasus COVID-19 akan melonjak sedikitnya 30 persen setelah liburan Natal dan tahun baru. Artinya, dalam waktu singkat kapasitas ruang perawatan di rumah sakit harus ditambah.

"Mereka bilang saya pasti akan kalang-kabut bila tak segera mengantisipasi, karena minggu kedua dan ketiga Januari jumlah pasien COVID pasti akan melonjak sedikitnya 30 persen," kata Budi kepada tim Blak-blakan detikcom, Jumat (22/01).

Dia mengaku tak bisa tidur mendapat masukan dari mereka. Budi langsung meminta rumah sakit menambah kapasitas ruang rawat inap dan ICU. Khusus di Jakarta, misalnya, kapasitas RSCM ditambah 50-60 kamar dan RS Fatmawati (60-70 kamar).

Pada Januari, jumlahnya mencapai 140 ribu kasus aktif. Jadi jumlah ruangan atau tempat tidur yang harus disiapkan melonjak dari 15 ribu menjadi 41 ribu. 

Data kasus harian baru COVID-19 di beberapa negara Asia tiap satu juta penduduk, per 20 Januari 2021
Data kasus harian baru COVID-19 di beberapa negara Asia tiap satu juta penduduk, per 20 Januari 2021

Selain itu, bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dia memberikan izin kilat untuk RS Ukrida berkapasitas 267 tempat tidur. Izin untuk rumah sakit itu sudah lama diajukan tapi tak kunjung keluar.

"Saya ngomong ke gubernur, dia paham akan terjadi lonjakan jadi butuh tambahan kapasitas, ya udah kita approve, jebret," katanya.

Terobosan ketiga, untuk menambal kekurangan dari sisi tenaga kesehatan (perawat), dia merekrut 10 ribu perawat yang baru lulus. Dia mengizinkan mereka untuk langsung bekerja meskipun lazimnya harus ada proses sertifikasi. "Selama masa pandemi mereka bisa langsung kerja, gak perlu nunggu sertifikasi dulu," ujarnya.

Secara hitungan kasar, kebutuhan tempat tidur di rumah sakit untuk rawat pasien adalah 30 persen dari kasus aktif dan 5 persen untuk ICU. Jika pada November jumlah kasus aktif mencapai 50 ribu, jadi butuh 15 ribu kamar (tempat tidur) dan 2.500 untuk di ICU.

Selain itu, dia juga membenahi dan mengintegrasikan sistem TI di lingkungan Kemenkes. Maklum, sarjana fisika nuklir itu pernah menjadi staf teknologi informasi (TI) di IBM Asia-Pasifik dan berkantor di Tokyo, Jepang. Pembenahan sistem TI ini terkait dengan data tenaga kesehatan yang akan menerima vaksinasi.

Terkait program vaksinasi, dia antara lain menghadapi kendala logistik berupa terbatasnya jumlah lemari pendingin untuk mendistribusikan dan menyimpan vaksin. Untuk menyiasatinya, selain meminta puskesmas untuk menambah lemari pendingin, dia juga bekerja sama dengan Unilever yang punya kapasitas untuk itu. (pkp/ha)

Baca selengkapnya di: detiknews

Ada 30 Ribu Vaksinator, Jokowi Targetkan Vaksinasi COVID Rampung Setahun