Jerman Keluarkan Peringatan Perjalanan ke Bangladesh

Kementerian Luar Negeri Jerman menyarankan warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Bangladesh.

"Bepergian ke Bangladesh saat ini tidak disarankan," kata Kemenlu Jerman di situs webnya, seraya memperingatkan adanya jam malam, pembatasan internet dan data seluler di Bangladesh.

"Pembatasan lebih lanjut dan memburuknya situasi mungkin terjadi," kata kementerian itu.

Protes mahasiswa terhadap peraturan perekrutan pegawai negeri di Bangladesh telah berkembang menjadi demonstrasi dan kerusuhan terburuk selama bertahun-tahun di Bangladesh. Sejauh ini, 155 orang tewas dan kerusakan meluas di ibu kota Dhaka.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Kementerian tersebut memperkirakan situasi di negara Asia Selatan dapat menjadi lebih buruk. "Lebih dari 100 orang telah tewas selama demonstrasi dan protes," kata mereka.

Warga Jerman yang sudah berada di Bangladesh juga disarankan untuk meregistrasi ke daftar kesiapan menghadapi krisis di situs kementerian luiar negeri.

Bangladesh masih belum terkendali

Lebih dari 500 orang, termasuk sejumlah pemimpin oposisi, telah ditangkap akibat kerusuhan di ibu kota Dhaka, menurut kepolisian setempat pada Senin (22/07).

"Setidaknya 532 orang telah ditangkap atas kekerasan tersebut," kata juru bicara Kepolisian Metropolitan Dhaka, Faruk Hossain, kepada AFP.

"Mereka termasuk beberapa pemimpin PNB," tambahnya, mengacu pada oposisi Partai Nasional Bangladesh.

Peringatan perjalanan dikeluarkan Kemenlu Jerman tidak lama setelah Bangladesh memberlakukan jam malam baru pada hari Jumat (19/07). 

Departemen Luar Negeri AS pada hari Sabtu (20/07) telah memperingatkan warga mereka untuk tidak melakukan perjalanan ke Bangladesh dan mengumumkan akan mulai mengevakuasi beberapa diplomat dan keluarga mereka dari negara tersebut.

Apa pemicu protes di Bangladesh?

Bangladesh dilanda protes di seluruh negeri untuk menentang sistem reservasi atau kuota posisi kepegawaian. Sistem kuota yang lama mencadangkan lebih dari separuh posisi pegawai negeri untuk kelompok tertentu.

Sistem ini sedianya telah dihapuskan pada tahun 2018 menyusul demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada saat itu. Namun pengadilan Bangladesh kembali menerapkan sistem tersebut. Hal ini lantas diikuti protes massal yang dimulai pada awal Juli karena banyak generasi muda yang merasa dirugikan.

Angkatan bersenjata telah dikerahkan di seluruh Bangladesh karena polisi tidak dapat mengendalikan kerusuhan. Sejak Kamis (18/07), negara itu juga membatasi internet.

ae/hp (dpa, AFP)