HRW Laporkan Lenyapnya Warga Uigur

Organisasi HAM yang berpusat di Amerika Serikat itu menonjolkan 'lenyapnya' 43 warga dewasa dan remaja Uigur yang ditahan pihak keamanan, ketika menumpas protes yang terjadi pertengahan tahun ini. Menurut direktur urusan Asia, Brad Adams, kasus-kasus yang didokumentasikan itu ibaratnya hanyalah puncak dari gunung es. Pemerintah Cina mengaku menghormati hukum, tetapi pengakuan itu digerogoti oleh fakta, bahwa orang-orang diciduk dari rumah mereka atau dari jalanan, kemudian 'lenyap' tanpa jejak. Pihak keluarga tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati.

Kerusuhan di Urumqi diawali dengan terjadinya bentrokan antara demonstran warga Uigur dengan polisi. 197 orang tewas dan sekitar 1.600 lainnya cedera. Hampir semua korban tewas adalah penduduk kota Urumqi dari etnis Han. Demikian menurut keterangan resmi pemerintah Cina. Sebaliknya kelompok warga Uigur yang tinggal di pengasingan mengemukakan, bahwa jumlah korban tewas berkisar 800 orang. Kebanyakan adalah warga Uigur yang ditembak atau dipukuli polisi.

Berdasarkan laporan Human Rights Watch, polisi, perwira paramiliter dan tentara, bulan Juli lalu berulang kali melakukan operasi penyisiran berskala luas di dua wilayah Urumqi dengan mayoritas penduduk etnis Uigur. Kaum pria diperintahkan keluar rumah dan dipisahkan dari anggota keluarga lainnya. Siapa yang terluka di badan atau tidak berada di rumah saat terjadinya demonstrasi langsung dibawa pergi. Dalam kasus lain pihak keamanan menciduk semua pemuda yang dijumpai.

Sebagian besar warga yang tercantum dalam daftar 'orang hilang' umumnya berusia 20 tahunan, tetapi ada dua di antaranya yang baru berusia 12 dan 14 tahun. Memang tidak mustahil kalau ada pula warga etnis Han Cina yang ikut menjadi korban penahanan sewenang-wenang itu. Tetapi lebih dari 20 warga Han yang ditanyai oleh Human Rights Watch, mengemukakan tidak tahu-menahu kalau ada warga Han yang hilang.

Human Rights Watch meminta pemerintah Cina agar segera menghentikan praktik penghilangan orang ini. Menurut Brad Adams, menghilangkan orang bukanlah kelakuan negara-negara yang beraspirasi meraih kepemimpinan global. Selanjutnya dia mengemukakan, AS, Uni Eropa dan mitra-mitra Cina lainnya di dunia internasional hendaknya menuntut jawaban jelas dari Cina tentang nasib orang-orang yang hilang di Xinjiang. Hendaknya hubungan dagang atau tenggang rasa di bidang politik tidak membuat mereka memberikan perlakuan berbeda terhadap Cina dibandingkan dengan negara-negara lain yang mempraktikkan hal serupa.

Minggu lalu, pengadilan Xinjiang telah mulai mengadili orang-orang yang dipersalahkan terlibat dalam demonstrasi protes dan kerusuhan. Sembilan di antaranya sudah dijatuhi vonis hukuman mati, tiga lainnya juga divonis mati dengan penangguhan pelaksanaan hukuman selama dua tahun. Seorang lagi dikenakan tahanan seumur hidup.

DGL/AP/HRW/dpa/afp