1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Ekonomi

Anies Ingin Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia

10 Januari 2020

Salah satu cara membuat Indonesia terbebas dari kemacetan adalah dengan memodifikasi stasiun menjadi lebih terintegrasi. Diharapkan warga Jakarta mau berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

https://p.dw.com/p/3Vyo3
Indonesien Jakarta Straßenverkehr
Foto: Imago Images/Zuma/D. Husni

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan Jakarta tidak akan lagi masuk ke dalam 10 kota termacet di dunia. Anies menyebut akan ada transportasi yang lebih baik untuk mendukung upaya ini.

"Tomtom Traffic Index menempatkan Jakarta sebagai kota termacet di dunia nomor 4 tahun 2017. Dalam setahun turun menjadi nomor 7 di dunia. Nah, kita berencana keluar dari 10 besar. Jadi kita nanti turun dari situ semua, tidak lagi menjadi kota termacet. Kenapa? Karena warganya pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," kata Anies saat memberi sambutan di Kementerian BUMN, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/01).

Anies melihat ada keinginan warga Jakarta untuk berpindah ke moda transportasi umum. Karena itu, Anies menyebut ini menjadi tantangan memajukan transportasi di Jakarta.

"Inilah sebabnya indikasi awal menunjukkan warga Jakarta mau pindah ke kendaraan umum. Tantangan kita adalah memberikan kendaraan umum terintegrasi, yang terjangkau secara harga, terjangkau secara geografis," ucap Anies.

Selain itu, untuk mendukung upaya tersebut, Anies mengatakan, pada Maret 2020, akan ada empat stasiun yang dimodifikasi. Dia menyebut Stasiun Senen, Juanda, Tanah Abang, dan Sudirman akan menjadi stasiun terintegrasi.

Baca juga: Mungkinkah Kutukan Kemacetan Jakarta Dikurangi di Masa Depan?

Stasiun akan dimodifikasi jadi terintegrasi

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang merupakan perusahaan patungan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda) bakal merombak empat stasiun KRL eksisting menjadi kawasan transit terpadu alias Transit Oriented Development (TOD).

Kawasan di Stasiun Juanda, Tanah Abang, Pasar Senen, dan Sudirman, nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti Transjakarta, angkutan umum (angkot), Jak Lingko, MRT, LRT, dan kereta bandara Railink.

Menanggapi hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar dalam fasilitas TOD ini, shelter ojek online (ojol) juga diikutsertakan.

"Dengan terlibatnya DKI maka tentu antarmoda menjadi keharusan. Ada Kopaja, angkot, dan jangan lupa ada ojol. Oleh karena itu saya minta desain empat stasiun itu tolong mereka diakomodasi. Karena de facto keberadaan ojol tidak bisa dimungkiri," ujar Budi dalam kesempatan yang sama.

Menjawab permintaan itu, Anies mengatakan, tidak hanya ojol yang masih jadi persoalan dalam penataan stasiun. Sehingga, pihaknya akan mengajak setiap perusahaan transportasi untuk terlibat dalam pengelolaan TOD PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

"Yang selama ini terjadi adalah tidak ada pengelolaan jadi satu. Tidak ada. Jalannya dikelola DKI, dalam stasiunnya dikelola oleh PT KAI, kemudian angkutan yang lewat situ dikelola oleh PT TJ, kemudian ojol yang di situ dikelola oleh PT-PT ojol. Ini sekarang jadi satu. Siapa? PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, kendalinya ada di DKI," jawab Anies.

Anies mengatakan, targetnya bulan Maret ini keempat stasiun tersebut sudah selesai disulap menjadi TOD.

"Kalau Maret sudah harus jadi mungkin pembangunannya sudah mulai kemarin ya" ujar Anies sambil tertawa.

Baca juga: Jalan Berbayar di Margonda-Kalimalang Dinilai Bisa Urai Kemacetan Jakarta

Rugi triliunan rupiah akibat macet

Tidak heran bila Anies ingin Indonesia bebas dari status kota termacet. Pasalnya momok tersebut menyebabkan kerugian yang amat besar. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, kerugian yang diakibatkan kemacetan di Jakarta, termasuk kawasan penyangganya mencapai Rp 65 triliun per tahun.

"Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp 65 triliun per tahun," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Jokowi menjelaskan kerugian tersebut berdasarkan hasil studi Kementerian PPN/Bappenas.

Namun berdasarkan laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kerugian yang diakibatkan kemacetan lebih besar dari angka di atas, yaitu mencapai Rp 100 triliun.

"Justru kemarin ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, lebih besar," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Jokowi pun tidak menampik angka kerugian akibat kemacetan Jakarta versi Anies yang mencapai Rp 100 triliun.

"Studi Bappenas ditemukan angka kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya, dan bahkan Pak Wapres, Pak Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun. Ini jumlah yang besar sehingga perlu diselesaikan," kata Jokowi saat Ratas kebijakan pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta Maret 2019 lalu. 

(pkp/ts)

Baca selengkapnya di: detiknews

Anies: Jakarta Kota Termacet Ke-4 di 2017, Kita Mau Keluar dari 10 Besar

Anies Mau Rombak Stasiun Tanah Abang hingga Senen, Jadi Apa?

Pak Anies, Segini Nih Kerugian Jakarta Gara-gara Kemacetan