Guantanamo Tidak Mampu Ditutup Sesuai Jadwal

Pada 22 Januari 2009, dua hari setelah pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, Obama mengeluarkan ketetapan khusus yang disebut Executive Order, yang menetapkan tenggat waktu satu tahun untuk menutup penjara kasus teroris yang dibangun pendahulunya presiden George Bush.

Proses penutupan Guantanamo ternyata jauh lebih pelik dari yang dibayangkan Presiden Barack Obama. Sampai kemudian ia menyadari, Januari bukan waktu yang realistis untuk dikejar. Dalam wawancara jaringan televisi konservatif AS yang cenderung kritis terhadapnya, Barack Obama menegaskan, tenggat waktu itu pasti pasti tidak akan tercapai. Selain masalah politik, juga dari segi teknis, penutupan penjara Guantanamo bukan hal yang mudah, lanjut Obama.

Salah satu hal teknis yang pelik itu menyangkut bagaimana proses yang akan dijalankan selanjutnya terhadap 215 tahanan yang masih menghuni Guantanamo. Pemerintah Obama meminta sejumlah negara untuk menampung dan mengadili mereka. Sebagian menyatakan bersedia, sebagian menolak. Ada juga ketetapan, bahwa pengiriman eks Guantanamo ke negeri asal hanya bisa dilakukan jika mereka dijamin akan memperoleh pengadilan yang adil. Ini rumit ketika menyangkut misalnya para tahanan suku Uigur, Cina. Karena pemerintah Cina yang sudah menentukan sikap sendiri terhadap mereka. Soal ini masih bisa dipecahkan, karena Palau bersedia menerima lima warga Cina etnis Uigur itu.

Namun masih banyak kerumitan menyangkut para tahanan lain. Sejumlah negara Eropa sangat ragu, karena cemas di negeri mereka nanti para eks tahanan itu bisa menimbulkan ancaman keamanan. Di dalam negeri Amerika sendiri, persoalannya tidak berbeda. Banyak negara bagian yang menolak mengadili para eks Guantanamo di mahkamah mereka, karena cemas akan ancaman keamanan yang mungkin timbul.

Betapapun Obama masih yakin, Guantanamo tetap bisa ditutup tahun 2010, kendati tidak secepat yang ditargetkan.

Pemerintah Obama sebetulnya sudah maju selangkah, dengan menetapkan untuk mengadili Khalid Sheikh Mohammad, dalang serangan teror 11 September, bersama empat terdakwa lain, di New York. Kendati ketetapan ini banyak juga yang menentang, misalnya bekas walikota New York di masa serangan 11 September, Rudolph Guillani, yang menganggap langkah itu membahayakan jiwa rakyat New York. Namun walikota New York sekarang Michael Bloomberg, menganggap justru langkah itu strategis, karena New York merupakan kota yang jadi korban serangan mereka tahun 2001.

Sejumlah tersangka lain akan diadili di Mahkamah Militer. Namun ratusan tahanan lain masih belum jelas. Terutama karena muncul pula persoalan hukum, sejumlah tahanan bisa jadi harus dibebaskan karena tidak cukupnya bukti. Masih belum ditemukan jalan: apa yang akan dilakukan terhadap mereka. Tak heran kalau penutupan Guantanamo masih tersendat-sendat.

GG/AR/ afp/rtr/dpa