Facebook Blokir Situs Berita Australia

Dalam sebuah posting blog, William Easton, manajer Facebook untuk Australia dan Selandia Baru, mengatakan kebijakan itu "akan membatasi penerbit konten dan orang-orang di Australia untuk membagikan atau melihat konten berita Australia dan internasional.‘‘ Hal itu dilakukan karena Undang-undang media baru yang diusulkan "pada dasarnya salah memahami hubungan antara platform kami dan penerbit yang menggunakannya. "

Sengketa ini bermula dari Undang-undang Tawar-Menawar Media Berita Australia, yang mengharuskan Facebook dan Google untuk bernegosiasi dengan outlet berita untuk membayar konten berita mereka atau jika tidak, platform media sosial itu berpotensi dijatuhi denda. Aturan itu dibahas di parlemen Australia pada bulan Desember.

"Kami telah lama bekerja untuk mencapai aturan yang dapat mendorong inovasi dan kolaborasi antara platform digital dan organisasi berita," kata Eaton.

Kebijakan Facebook ini menandakan juga bahwa orang di luar Australia tidak dapat lagi melihat atau membagikan konten berita Australia di platform tersebut. Bahkan halaman Facebook sendiri juga tampak kosong bagi pengguna di Australia.

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mencuit di Twitternya bahwa dia "melakukan diskusi yang konstruktif dengan Mark Zuckerberg dari Facebook ... kami setuju untuk berdiskusi lebih lanjut untuk mencoba menemukan solusi."

Berdampak pada layanan darurat pemerintah

Pemblokiran Facebook terhadap pembagian konten berita di platform mereka berdampak pada beberapa layanan darurat di Australia. Alasannya, halaman yang biasanya memuat peringatan publik tentang wabah COVID-19, kebakaran hutan, dan siklon menjadi kosong.

Dinas pemadam kebakaran, kesehatan, dan meteorologi di seluruh negeri melihat halaman Facebook mereka dihapus di tengah keadaan darurat publik yang serius.

Halaman Biro Meteorologi pemerintah federal "telah terpengaruh oleh pemblokiran konten berita Facebook secara tiba-tiba," kata Menteri Lingkungan Sussan Ley.

Halaman departemen pemadam kebakaran Australia Barat juga dihapus saat negara bersiap menghadapi kondisi "bahaya kebakaran yang dahsyat".

Anggota parlemen oposisi Madeleine King mengkritik langkah itu sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima."

Halaman Facebook dari setidaknya tiga departemen kesehatan negara bagian yang biasa mengeluarkan informasi terbaru terkait virus corona, termasuk di antara yang terkena dampak pemblokiran tersebut.

Beberapa akun pemerintah di Wilayah Ibu Kota Australia yang termasuk ibu kota Canberra juga terpengaruh.

"Akun Pemerintah ACT telah terverifikasi oleh Facebook, dan kami telah menghubungi mereka untuk memperbaiki situasi," kata seorang juru bicara. "Halaman Facebook ACT Health, khususnya, adalah saluran penting untuk menyebarkan informasi tentang situasi COVID-19." 

Google menyetujui beberapa kesepakatan di bawah UU baru

Google yang sebelumnya mengancam akan hengkang dari Australia, mengambil jalur berbeda dari Facebook pada Rabu (17/02).

Google menyetujui kesepakatan dengan News Corp. pada hari Rabu (17/02). Sementara, kesepakatan dengan Australian Broadcasting Corp masih dalam negosiasi.

Kesepakatan dengan News Corp. berlangsung selama tiga tahun dan mencakup semua outlet media lain di bawah perusahaan itu, termasuk Wall Street Journal di AS, The Times di Inggris, dan Sky News di Australia.

CEO News Corp., Robert Thomson, mengatakan para pejabat Australia "berpegang teguh untuk negara mereka dan untuk jurnalisme."

Frydenberg mengkonfirmasi negosiasi antara Google dan Australian Broadcasting Corp., dalam sebuah kesepakatan. Kantor berita itu mengatakan bahwa negosiasi tersebut memberikan dorongan bagi jurnalisme regional.

"Ada negosiasi yang sedang berlangsung dengan semua pihak-pihak besar dan kecil saat ini," kata Frydenberg. "Negosiasi akan membantu mempertahankan jurnalisme kepentingan publik di Australia untuk tahun-tahun mendatang."

Dia menambahkan bahwa "kesepakatan ini tidak akan terjadi" jika bukan karena mendukung Undang-undang Tawar-Menawar Media Berita.

Marcus Strom, presiden Media, Entertainment and Arts Alliance, serikat jurnalis Australia mengatakan, perusahaan media memiliki kewajiban moral untuk membagikan pendapatan dari platform digital.

"Dana apa pun dari kesepakatan ini harus disimpan di ruang redaksi, bukan di ruang rapat direksi," kata Strom.

pkp/as (AFP, AP, dpa, Reuters)