Krisis Corona Bisa Sebabkan Gejolak Sosial di Indonesia?

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengatakan dalam sebuah diskusi, pada Selasa (28/04), bahwa TNI menyiapkan pasukan untuk menghadapi kemungkinan gejolak sosial di tengah pandemi COVID-19.

"TNI selalu berfikiran situasi terburuk yang harus disiapkan terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang ini," kata Sisriadi, seperti dilansir dari Tempo. 

Sisriadi menambahkan ia melihat ada sedikit pelambatan kurva perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, meski TNI belum yakin akan terjadi penurunan dalam jangka pendek. Menurutnya kondisi terburuk di bidang keamanan masalah pandemi ini tidak semata-mata hanya masalah kesehatan tetapi juga ekonomi.

"Ketika masalah ekonomi menyentuh masyarakat pada akar rumput, ini berkaitan erat dengan masalah perut. Ketika masalah perut, maka bisa menjadi penyulut masalah keamanan yang lebih besar," ujarnya.

Pengangguran diprediksi meningkat dua kali lipat

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira membenarkan ancaman gejolak sosial tersebut. Menurutnya, indikator pertama adalah tingkat pengangguran terbuka yang diprediksi akan naik cukup tinggi pada tahun ini, yaitu di atas 10 persen, sebagai perbandingan tahun 2019 angkanya lima persen. 

Ia menambahkan keadaan sulit ketika banyak karyawan dirumahkan tanpa digaji dan tunjangan, juga bisa diperparah dengan krisis pangan.

 "Jadi kalau orang menganggur kemudian ada krisis pangan, di mana sekarang juga sudah terlihat harga beberapa komoditas pangan seperti bawang putih, bawang merah, gula pasir juga sudah mulai langka di beberapa toko ritel misalnya, ini jadi salah satu indikasi memang kita harus bersiap menghadapi krisis pangan, dan itu juga bisa memacu orang-orang melakukan social unrest, penjarahan, kemudian kriminalitas juga naik,” jelasnya.

Krisis ekonomi paling sulit di era Indonesia merdeka

Bhima mengatakan krisis krisis ekonomi saat ini kemungkinan adalah krisis tersulit yang pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Menurutnya, pada krisis finansial tahun 1998, sektor UMKM masih kuat. Sedangkan di tahun 2020, UMKM yang seharusnya menjadi penopang untuk orang-orang yang di-PHK, tidak mampu menyerap tenaga tersebut.

 "Tahun 2020 ini bahkan UMKM ini juga kesulitan karena adanya PSBB dan physical distancing, jadi mereka dilarang untuk berjualan juga. Menurut saya, memang dalam sejarah mungkin ini adalah krisis yang paling dalam sejak Indonesia merdeka,” ujarnya. 

Ia menambahkan indikator lain yang mungkin menyebabkan keresahan sosial (social unrest), yakni tingkat kemiskinan karena ada 115 juta masyarakat kelas menengah yang rentan miskin. Bhima merujuk pada laporan Bank Dunia berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class, yang menyatakan masyarakat Indonesia yang sudah keluar dari garis kemiskinan masih rentan untuk kembali miskin. 

 "Nah ini dalam beberapa bulan terjadi pandemi, banyak dari mereka yang sudah masuk di bawah garis kemiskinan. Ini berisiko juga di daerah-daerah,” sebutnya.

Menurutnya, bantuan langsung tunai (BLT) dan sembako masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat saat ini. Rasio antara stimulus terhadap PDB hanya 2,5 persen , sedangkan di Malaysia  hampir 15 persen, dan Singapura di atas 10 persen. Bhima mengkhawatirkan bahwa masyarakat kelas menengah rentan miskin belum mendapat social safety net yang cukup.

Benarkah Indonesia hadapi gejolak sosial akibat pandemi?

Pengamat sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan sejauh ini masyarakat Indonesia cukup kooperatif bila dibandingkan dengan negara-negara lain dalam menghadapi situasi sulit di tengah pandemi ini.

 "Misalnya ada beberapa kasus besar, mulai dari panic buying lalu kemudian aksi-aksi kejahatan untuk menjarah misalnya, lalu kemudian ketidaktaatan lain, itu jauh lebih kuat di banyak negara (dibanding Indonesia),” ujar Devie.

Ia menambahkan situasi di Indonesia sejauh ini masih lebih terkendali, meski tak menampik ada satu atau dua aksi personal yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat. Ia juga memperingatkan agar masyarakat tidak menerjemahkan secara personal pemberitahuan-pemberitahuan yang dikeluarkan pemerintah agar persepsi tidak menjadi liar.

"Jadi persepsi ini jangan sampai kemudian mempengaruhi alam mental masyarakat yang akhirnya mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas,” jelasnya kepada DW Indonesia.

Masyarakat Indonesia sangat kooperatif sejauh ini

Devie mengatakan langkah antisipasi TNI menghadapi gejolak sosial sudah tepat. Langkah tersebut bisa diartikan bahwa pemerintah memberi sinyal tidak akan menolerir apapun terkait upaya-upaya yang berpotensi kerusuhan. Ia menyebut aksi sosial bisa dibedakan dalam dua hal, yakni aksi sosial akibat dorongan dan aksi sosial yang sistematis. 

"Kita perlu antisipasi dalam konteks pemerintah tentu saja antisipasi dua kemungkinan itu. Kalau yang dalam konteks terjadi secara alamiah berarti motif-motif alamiahnya harus diatasi, seperti tadi bantuan sosial, pendampingan masyarakat, memastikan pemberian tersebut tepat sasaran dan sebagainya,” jelasnya. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang kekurangan dan kesulitan dalam situasi ini, karena bukan tidak mungkin mereka secara sosial akan menggunakan pendekatan emosional. Ia mengatakan hal yang paling emosional secara kultural bagi masyarkat Indonesia adalah hal terkait isu agama. Tetapi, selama hampir dua bulan tidak timbul gejolak sosial akibat hal tersebut. Artinya, personalan ini masih bisa dikelola dengan baik. 

 "Lihat bagaimana ketika ritual-ritual mingguan yang biasa dilakukan kemudian sudah satu setengah bulan hampir dua bulan ini tidak dilakukan dan itu tidak menimbulkan gejolak sosial yang berarti di masyarakat,” ungkapnya. (pk/hp)