Draf RUU Rampung, Jokowi Pastikan PNS Hijrah ke Kaltim 2024
18 Januari 2020
Bagi aparatur sipil negara (ASN) alias PNS pusat harus menyiapkan diri mulai dari sekarang. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa seluruh abdi negara khususnya yang bekerja di pemerintahan pusat akan hijrah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024.
Ibu kota yang baru berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim. Luas wilayah yang disediakan pemerintah sekitar 410.000 hektar, dan yang akan digunakan sekitar 56.000 hektar, dan awal pembangunan akan berada di atas lahan seluas 5.000 hektar.
Jokowi bilang, seluruh PNS pusat akan pindah ke Kaltim karena empat tahun ke depan pembangunan kluster pemerintah sudah selesai.
"Pindah semuanya langsung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
Dirinya pun sudah memerintahkan kepada Kementerian PAN-RB untuk mendata seluruh PNS yang saat ini berada di DKI Jakarta.
"Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk menyurvei dulu kira-kira yang ingin nggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong," jelasnya.
Selesai tahun 2024
Ibu kota negara di Kalimantan Timur akan terdiri dari beberapa kluster, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga riset dan pengembangan. Khusus kluster pemerintah, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan akan selesai pada tahun 2024.
Untuk merealisasikan proyek pemindahan ibu kota, Jokowi memastikan bahwa draft RUU pemindahan ibu kota ke Kaltim sudah selesai. Dia bilang, akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan bersamaan dengan draft RUU omnibus law.
"Draft UU ibu kota sudah rampung, minggu depan insyaallah kita akan sampaikan ke DPR," kata Jokowi.
Keseriusan pemerintah dalam merealisasikan pemindahan IKN ke Kaltim juga terlihat dengan merekrut tiga tokoh internasional, yaitu President Softbank Corp Masayoshi Son, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Tujuannya, dikatakan Jokowi agar ada kepercayaan bagi investor yang mau menanamkan modalnya di proyek pemindahan ibu kota baru ini.
"Tak ada pinjaman"
Presiden Joko Widodo pun memastikan pembangunan ibu kota negara (IKN) tidak menggunakan dana pinjaman atau utang. Jokowi menegaskan, dana yang dipakai berasal dari investasi atau kerja sama.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan beberapa skema, seperti (KPBU) atau public private partnership (PPP), swasta murni untuk memenuhi kebutuhan investasi yang ditaksir mencapai Rp 466 triliun.
"Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Nggak ada (pinjaman), jadi semua kerja sama," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020). (gtp/yp)
Baca artikel selengkapnya di: DetikNews
Bye-bye Jakarta, Semua PNS Pusat Hijrah ke Ibu Kota Baru 2024
Soal Dana Ibu Kota Baru, Jokowi: Tak Ada Pinjaman, Semua Kerja Sama