Demonstran Rusia Terancam Denda Besar
6 Juni 2012
The State Duma, the lower house, finally passed the legislation at the third reading early on Wednesday by 241-147. It will now be sent to the Federation Council before ratification by President Vladimir Putin.
Parlemen Rusia, Duma, lolos pemeriksaan tahap ketiga Rabu (6/6) usai pemungutan suara 241-147. Rancangan Undang-Undang kini akan diajukan ke Dewan Federasi sebelum diratifikasi oleh Presiden Vladimir Putin.
RUU tersebut akan menaikkan denda menjadi 1 juta Rubel (288 juta Rupiah) bagi pihak penyelenggara dan 300.000 Rubel (86 juta Rupiah) bagi peserta demonstrasi ilegal. Ini berarti denda dinaikkan 200 kali lipat.
RUU kontroversial yang diajukan ke Duma untuk menaikkan denda bagi aksi protes yang tidak mendapat ijin resmi, tidak mendapat sambutan yang positif. Pihak oposisi berusaha menunda peresmiannya dengan membacakan 300 perubahan yang mereka inginkan secara satu per satu.
Koordinator Rusia dari pemerintahan Jerman, Andreas Schockenhoff, mengkritik RUU tersebut. Ia mengatakan, hukum memberikan "sinyal salah kepada warga Rusia. Bukannya mempromosikan pluralisme pikiran, pembatasan baru dikeluarkan yang akan semakin memperlebar perbedaan antara pemerintah dan warga." Schockenhoff menambahkan, RUU tersebut akan meragukan keinginan pemerintah Rusia untuk mengembangkan demokrasi.
Taktik penundaan gaya oposisi
Anggota oposisi parlemen sempat menggunakan taktik penundaan agar parlemen tidak segera mengadakan pemungutan suara masalah RUU tersebut. Ilya Ponomaryov dari partai 'Rusia Adil' membacakan semua poin perubahan bagi RUU yang dituntut oposisi.
Di luar gedung parlemen, sekitar 20 demonstran oposisi ditahan Selasa (5/6) karena memprotes RUU. Mereka mengatakan, hukum tersbeut melanggar pasal 31 konstitusi Rusia yang menjamin kebebasan hak untuk berkumpul.
Duma, parlemen Rusia, didominasi oleh partai berkuasa 'Rusia Bersatu'. Mereka memiliki suara mayoritas. RUU baru bagi demonstran diajukan sekitar sebulan lalu dan lolos dalam pemeriksaan tahap pertama 22 Mei lalu. Pihak oposisi menuduh pemerintah mempercepat proses RUU sebelum terjadi aksi protes massal di Moskow yang rencananya digelar 12 Juni mendatang.
vlz (Reuters, dpa, AFP)