Cina Ancam Akan Bereaksi Keras Soal LCS

Serorang diplomat Cina mengatakan, Beijing tidak akan mengakui keputusan pengadilan arbitrase internasional di Den Haag. Ia juga mewanti-wanti negara lain agar tidak bersikap berlebihan dalam menanggapi konflik di Laut Cina Selatan.

"Tentu saja Cina bersedia menerima opini dan saran yang konstruktif dari negara yang relevan (dalam konflik di Laut Cina Selatan)," tutur Ouyang Yujing, Direktur Jendral Perbatasan dan Perairan di Kementerian Luar Negeri Cina.

"Tapi jika ada negara yang cuma ingin menekan Cina, anda bisa melihatnya seperti sebuah per," imbuhnya. "Jika ditekan terlalu kuat, reaksinya juga akan sama kuatnya."

Klaim berebut kawasan

Hingga bulan Juni Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag harus membuat keputusan terkait gugatan Filipina atas klaim Cina di Kepulauan Spratly. Sejak beberapa pekan terakhir Beijing menggiatkan mesin diplomasi untuk mencari dukungan atas klaimnya.

Ouyang mengatakan sikap Beijing untuk tidak mengakui otoritas pengadilan di Den Haag sudah "sangat sesuai dengan" komitmen luar negeri Cina.

"Tahun 2002 Cina dan negara ASEAN, termasuk Filipina, menandatangani deklarasi kode etik bersama perihal Laut Cina Selatan, yang jelas mencatumkan bahwa konflik teritorial harus diselesaikan melalui negosiasi dengan negara yang bersangkutan secara langsung, ujarnya.

Ouyang menegaskan sikap pemerintah Cina yang lebih suka menyelesaikan perselisihan secara bilateral antara negara, bukan dengan ASEAN. Sikap tersebut mengundang curiga karena Beijing dikhawatirkan bakal menggunakan kekuasaan politiknya untuk menekan negara-negara yang terlibat.

Cina menilai Filipina telah "menduduki" kepulauan miliknya di Laut Cina Selatan "secara ilegal," tukas Ouyang. Perihal kerjasama militer antara Filipina dan Amerika Serikat, ia menyebutnya sebagai "indikasi kembalinya mentalitas perang dingin."

rzn/ap (dpa,ap)