1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Bangladesh Puji Kepemimpinan Indonesia Soal Rohingya

5 September 2017

Pemerintah Bangladesh menghargai insiatif Indonesia mendamaikan Myanmar dan mencegah bencana kemanusiaan. Tekanan terhadap pemerintah Myanmar dianggap perlu sebagai langkah awal menyudahi peperangan di Rakhine.

https://p.dw.com/p/2jM7z
Myanmar Indonesien Retno Marsudi bei Aung San Suu Kyi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan pemimpin Myanmar Aung San Suu KyiFoto: picture-alliance/AP Photo/Myanmar Foreign Ministry

Inisiatif Indonesia melancarkan misi diplomatik mendamaikan Myanmar mendapat pujian dari Bangladesh. Presiden Joko Widodo mengirimkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke kedua negara untuk membantu mencegah bencana kemanusiaan dan mencari jalan keluar atas konlik di Rakhine.

"Indonesia sudah mengambil kendali dalam isu ini dan ada kemungkinan negara-negara ASEAN akan mengikuti," kata H.T. Imam, Penasehat Senior Perdana Menteri Bangladesh. Sheikh Hasina. "Jika kita bisa terus menekan Myanmar, terutama dari ASEAN dan India, itu akan sangat baik."

Bangladesh mulai kewalahan menghadapi gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari perang di Myanmar. Sejak 25 Agustus sudah sekitar 125.000 warga etnis Rohingya yang mencari perlindungan di Bangladesh.

Seusai bertemu pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dan Jendral Min Aung Hlaing, Retno haru Selasa (5/9) dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque. Ia antara lain membahas solusi konflik dan meminta akses bagi pengiriman bantuan kemanusiaan.

"Otoritas keamanan harus menghentikan segala bentuk kekerasan di sana dan menyediakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk jangka pendek dan jangka panjang," kata Retno di Yangon, Senin (4/9).

Tekanan terhadap Myanmar bukan cuma datang dari Indonesia, Perdana Menteri India Narendra Modi juga akan melawat ke Myanmar pada Selasa (5/9) untuk bertemu Suu Kyi dan Aung Hlaing. "Menteri luar negeri kami telah menjelaskan permasalahan Rohingya kepada menlu India. Jika kesadaran internasional tumbuh, maka itu akan menambah tekanan kepada Myanmar," kata H.T. Imam.

Diskriminasi terhadap etnis minoritas menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahan sipil Myanmar. Selama ini militer mengklaim porsi terbesar kekuasaan dengan dalih memerangi kelompok separatis yang bercokol di lima negara bagian yang berada di perbatasan. Panglima militer, Jendral Min Aung Hlaing mengatakan pihaknya belum akan menyerahkan kekuasaan selama pemberontakan masih berlangsung.

rzn/yf (rtr,ap)