Australia Gaet Kamboja Tampung Pengungsi

Kamboja secara resmi bakal menampung pencari suaka yang berupaya memasuki wilayah Australia. Kesepakatan tersebut diumumkan Rabu (30/4) oleh pemerintah di Phnom Penh. Kesediaan Kamboja memberikan ruang buat pemerintahan Tony Abott yang didesak mewujudkan janji kampanye berupa pengurangan angka imigran gelap.

Untuk itu Australia berupaya menggaet negara-negara dunia ketiga untuk mau menampung pencari suaka. Sejauh ini Canberra menempatkan pencari suaka di negara-negara kepulauan di Pasifik. Permintaan resmi dilayangkan sebulan lalu saat delegasi pejabat pemerintahan Australia mengunjungi Phnom Penh.

"Dalam prinsipnya kami sepakat," kata Jurubicara Kementrian Luar Negeri Kamboja, Koy Kuong. "Kami sudah setuju menampung pencari suaka. Tapi sekarang kami harus membentuk komite," yang bakal menanangi masalah tersebut, imbuhnya lagi.

Australia Belum Konfirmasi

Kuong mengklaim kedua pemerintah belum menyepakati tanggal kapan pencari suaka pertama akan tiba di Kamboja. Sebaliknya Simon Fellows, Wakil Kepala Misi Penanggulangan Pengungsi di Kedutaan Besar Australia di Phnom Penh mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar apapun terkait kesepakatan tersebut.

Kamboja adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Negeri jiran itu banyak bergantung dari bantuan asing dan menerima 90 juta US Dollar setiap tahun dari Australia - salah satu pendonor terbesar.

Perdana Menteri Australia, Tony Abott terpilih September silam dengan janji utamanya untuk "menghentikan kapal pengungsi." Secara bangga ia sempat mengumumkan, tidak ada kapal pengungsi yang berhasil berlabuh di Australia selama lebih dari 100 hari.

Papua Nugini dan Kep. Nauru

Kebijakan pemerintahan Abott yang dinilai kontroversial antara lain memaksa pencari suaka kembali ke Indonesia atau menempatkan mereka dalam kamp-kamp pengungsi di Papua Nugini dan Kepulauan Nauru.

Beberapa waktu lalu Australia bersitegang dengan Indonesia lantaran Canbera bersikeras membeli kapal nelayan Indonesia untuk membatasi akses pengungsi. Pemerintah di Jakarta buru-buru menolak kebijakan tersebut.

Lebih dari 2000 pencari suaka saat ini ditahan di pusat-pusat penampungan di sebuah pulau terpencil di Papua Nugini dan Kepulauan Nauru.

rzn/ml (ap,afp)